Network
PR DEPOK – Politisi PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal rencana pemerintah yang bakal membuat Omnibus Law yang mengatur dunia digital dalam negeri.
Menurutnya, ide Omnibus Law bisa menjadi cara efektif untuk menyatukan pembahasan menata ruang digital dan maya di publik menjadi lebih beradab.
Namun, Mardani mengingkatkan kepada pemerintah agar Omnibus Law bidang digital jangan sampai seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang menuai banyak respon negatif.
Baca Juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Venezuela vs Uruguay Berakhir Imbang 0-0
Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera, pada Rabu 9 Juni 2021.
“Ide Omnibus Law bisa menjadi cara efektif menyatukan pembahasan menata ruang digital dan maya di publik menjadi lebih beradab,” tulis Mardani, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Namun lanjutnya, ada satu syarat yang harus dilakukan pemerintah apabila rencana Omnibus law bidang digital ini akan dibuat.
Menurut Mardani, dalam pembahasan Omnibus Law bidang digital, pemerintah harus bisa transparan dan akuntabel serta mampu partisipatif.
“Dan edukatif hingga mendewasakan. Tapi ada satu syarat pembahasan transparan dan akuntabel serta partisipatif,” ujar Mardani.
