Usul Anggaran Rp1,902 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 , Tito Karnavian Beberkan 7 Arah Alokasinya

PR DEPOK – Berkaitan dengan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan anggaran persiapan sebesar Rp1,902 triliun.

Usulan anggaran tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam ketika rapat kerja dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut (usulan anggaran persiapan Pemilu 2024) mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito Karnavian di Jakarta, pada Rabu 9 Juni 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Mau Cek Penerima Banpres BPUM Rp1,2 Juta? Buka Link eform.bri.co.id dan banpresbpum.id

Tito Karnavian menjelaskan dalam rangka persiapan pelaksana Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Bawaslu dan kementerian lembaga terkait pada 23 Maret 2021 lalu.

"Yang salah satu hasil, meminta kepada K/L terkait termasuk Kemendagri untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," tutur Tito Karnavian.

Selanjutnya, Tito Karnavian menjelaskan arah alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam mendukung upaya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 17 Sudah Ditutup, Segera Lakukan Hal Ini untuk Bisa Cairkan Insentif Rp2,4 Juta

1. Anggaran Rp1,6 triliun akan dimanfaatkan oleh Ditjen Polpum Kemendagri, mulai dari pengembangan teknologi informasi layanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU daerah.

2. Sebagian anggaran akan dimanfaatkan untuk gerakan atau kampanye partisipasi rakyat sukses Pemilu Serentak 2024.

3. Anggara akan digunakan oleh forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lainnya.

Baca Juga: Sebut PPN Ibarat seperti 'Pukat Harimau', Said Didu: PPN Jangan Dibungkus dengan Kata-kata Indah

4. Alokasi anggaran untuk Ditjen Adwil sebesar Rp5,3 miliar, digunakan untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

5. Anggaran digunakan untuk pemetaan daerah rawan konflik 2024, pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain termasuk masalah keamanan dari pandemik Covid-19.

6. Alokasi anggaran untuk dukcapil sebesar Rp282,275 miliar untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih atau sidalih, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih DP4.

Baca Juga: Kritik Demokrasi di Indonesia Saat Ini, Faisal Basri: Baru Sebatas Bangun Monumen, Bukan Sejahterakan Rakyat

7. Sebagian anggaran lagi untuk pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka Pemilu 2024, memfasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

"Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama diselenggarakan bersama-sama, pilpres, pileg nasional daerah serta pilkada ini dapat betul-betul berlangsung aman, dalam suasana yang demokratis, dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih yang tinggi, agar memberikan legitimasi kepada siapa pun jaga yang terpilih," ujarnya.***