Network
PR DEPOK – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendesak Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid untuk mundur dari jabatannya terkait informasi penyelenggaraan haji.
Awalnya, Ferdinand menyarankan Hidayat Nur Wahid untuk meminta maaf atas informasi penyelenggaraan haji yang belakangan ini ia sampaikan dan menimbulkan kegaduhan.
Pasalnya informasi yang disampaikan Hidayat Nur Wahid terkait penyelenggaraan haji itu tidak benar. Menurut Ferdinand, sekelas Wakil Ketua MPR RI harus merasa malu dan mau meminta maaf.
Pendapat tersebut disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Minggu, 13 Juni 2021.
“Yat, minta maaf dululah atas informasi tdk benarmu bbrp hari terakhir terkait penyelenggaraan haji. Masa tdk minta maaf sdh salah? Maling jemuran aja mau minta maaf krn salah. Ini sekelas Wakil Ketua MPR tdk malu dan tdk minta maaf? Mundur sih lebih jantan, biar MPR bersih hoax,” katanya.
Lantas Ferdinand pun mendesak Hidayat Nur Wahid untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI lantaran telah menyebarkan informasi tidak akurat soal haji.
Terlebih, lanjutnya, Hidayat Nur Wahid tidak memiliki rasa malu dan salah atas perbuatannya.
“Sbg bangsa, kita harusnya malu punya Wakil Ketua MPR seperti @hnurwahid ini. Dia tdk merasa malu dan tdk merasa salah sudah menyebar informasi tak akurat soal haji. Saya sbg rakyat MENDESAK HIDAYAT NURWAHID UNTUK MUNDUR DARI JABATAN WAKIL KETUA MPR RI,” ujarnya.
Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid turut menyerukan desakan kepada pemerintah soal pengelolaan dana haji yang harus dibuka secara transparan.
Hal itu dilontarkan Hidayat Nur Wahid menyusul keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia pada tahun ini.
Diketahui, usai keputusan pemerintah tersebut, muncul sejumlah hoaks yang menyebut alasan Indonesia tidak mengirim calon jamaah haji lantaran dana haji terpakai dan Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi.
Hidayat Nur Wahid pun mengatakan meskipun Menteri Agama (Menag) dan BPKH telah meyakinkan masyarakat bahwa dana haji aman, namun tetap harus dilakukan audit demi menghilangkan kecurigaan.
“Tuntutan unt audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dg dukungan BPKH&Kemenag,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @hnurwahid.
Selain itu, Hidayat Nur Wahid juga tampak membandingkan Indonesia dengan Malaysia yang disebutnya lebih antisipatif dalam memberangkatkan haji.
“Selain Menteri Koordinator Program Vaksinasi covid-19 Malaysia yg melobi Saudi soal penerima vaksin Sinovac unt bisa berangkat haji, Menag Malaysia juga tidak sepihak batalkan haji, tapi antisipatif bila Saudi Arabia mengumumkan resmi kuota unt jemaah calon haji Malaysia,” tuturnya.
Baca Juga: Nilai Wacana PPN Sembako Berbahaya, Bupati Aceh Barat: Kami Minta Pak Jokowi Menolak
Sebagai informasi, Arab Saudi resmi mengumumkan untuk tahun kedua melarang jamaah dari negara lain melaksanakan haji, dan membatasi penyelenggaraan ibadah itu hanya untuk warga negara dan penduduknya sebagai tanggapan atas pandemi virus corona.
Kementerian Haji Saudi yang mengelola ibadah umat Muslim ke Mekkah menetapkan batasan hanya 60.000 jamaah yang bisa mengikuti haji tahun ini.***
