Network
“Di sisi lain, rencana itu juga miskin imajinasi karena di tengah situasi krisis, pemerintah mestinya berpikir dalam kerangka bagaimana menyelamatkan perekonomian bukan hanya menyelamatkan keuangan negara,” jelas Fadli.
Fadli juga menambahkan jika perekonomian selamat maka keuangan negara akan selamat.
“Kalau perekonomian selamat maka keuangan negara juga selamat,” Sambung Fadli.
Ia juga menyebutkan hal ini tidak berlaku sebaliknya karena jika hanya keuangan yang diselamatkan negara maka dikhawatirkan perekonomian akan nyungsep.
“Tetapi hubungan tersebut tidak berlaku sebaliknya, kalau yang diselamatkan pemerintah hanya keuangan negara bisa-bisa perekonomian kita tambah nyungsep,” ujar Fadli.
Fadli pun menuturkan secara umum ada beberapa alasan mengapa mengapa rencana penarikan ppn terhadap kebutuhan pokok tidak boleh dilakukan.
Baca Juga: Terus Soroti Persoalan dalam Tubuh KPK, Fahri Hamzah: Waktu Jadi Pejabat, Saya Tidak Terlalu Peduli
“Pertama, alasan struktural. Produk domestik bruto (PDB) kita 57,66 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga kita telah mengalami kontraksi hingga 2,63 persen. Akibatnya pertumbuhan ekonomi kita minus 2,07 persen yang menjadi capaian terburuk sejak krisis 1998. Sebagai catatan 57 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia dihabiskan untuk pangan. Pada rumah tangga rawan pangan porsinya bahkan lebih besar lagi yaitu mencapai 69 persen,” jelas Fadli.
Jika rencana ppn diteruskan sebut Fadli maka hal ini akan semakin memukul daya beli masyarakat.
Alasan kedua yang disebut oleh Fadli terkait penggunaan ppn pada sembako adalah moral.
