Network
"Memang susah ya menjelaskan ke aparat penegak hukum bahwa berunjuk rasa itu adalah hak konstitusional. Karena persepsi dari penegak hukum selalu menganggap bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan izin," ujarnya.
"Padahal sekali lagi saya katakan, tidak dibutuhkan izin karena itu adalah hak konstitusional. Makanya saya katakan, sering sekali Fadjroel Rachman misalnya mengatakan Presiden Jokowi tegak lurus kepada konstitusi," ucap sang pakar hukum melanjutkan.
Sayangnya, kata Refly Harun, tegak lurusnya Jokowi hanya terhadap pasal-pasal yang disukai saja.
"Tapi tegak lurus pada konstitusinya itu pasal-pasal yang dia sukai saja, pasal-pasal yang tidak disukai, misalnya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu sering sekali direpresi, sering kali potensial untuk dilanggar," katanya menjelaskan.
Baca Juga: Dinas Sosial Jawa Barat Distribusikan Bantuan Sosial Berupa Beras di Kabupaten Garut
"Tanpa adanya kemampuan dari civil society untuk mengontrol negara, termasuk aksi unjuk rasa. Jadi kita harus membedakan antara aksi unjuk rasa yang merupakan kegiatan konstitusional, dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kadang-kadang menyertai sebuah kegiatan," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Ketum PB HMI Abdul Muis Amiruddin sempat dikabarkan hilang usai menyerukan aksi unjuk rasa terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai gagal memenuhi hak warganya selama pandemi Covid-19.
Namun, aksi demonstrasi ini gagal terlaksana lantaran para kader PB HMI mengklaim tak bisa keluar dari Sekretariat lantaran dijaga ketat oleh kepolisian.***
