Network
PR DEPOK - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto baru-baru ini menyoroti pernyataan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam pernyataan itu, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan diketahui menyatakan sebanyak 95 persen dari 1.665 LHKPN tidak akurat.
Menanggapi fakta tersebut, Bambang Widjojanto pun mengaku sangat prihatin karena peristiwa ini dinilainya cukup mengerikan.
Baca Juga: Tokoh Kesehatan Dunia Puji Penanganan Covid-19 di Indonesia, Menkes: Posisi Kita ke-6
"Sangat Prihatin Sekali. NGERI! KPK menyatakan 95 persen Data LHKPN Tak Akurat, Banyak Harta Pejabat Negara Belum Dilaporkan," kata Bambang Widjojanto.
Dengan adanya hasil pemeriksaan itu, Bambang Widjojanto lantas penasaran terkait presentasi data yang tak akurat tersebut.
Dia mempertanyakan kemungkinan 95 persen pejabat negara yang berbohong atas harta yang mereka miliki.
Baca Juga: Lesti Kejora Sindir Mantan Kekasih Pelit, Rizki DA Tak Mau Berkomentar: Takut Marah
"Apakah itu artinya, 95 persen Pejabat Negara berbohong atas aset & harta yg dimilikinya?," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @KataBewe pada Kamis, 9 September 2021.
Seperti diketahui sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengakui dari 1.665 LHKPN yang diperiksa, 95 persen menunjukkan ketidakakuratan laporan.
Informasi tersebut disampaikan Pahala Nainggolan dalam diskusi daring bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" di Jakarta, pada Selasa, 7 September 2021.
Baca Juga: Kenapa Tidak Bisa Gabung Gelombang Kartu Prakerja? Simak Solusinya Berikut ini
"Sejak 2018-2020, kami diminta memeriksa 1.665 LHKPN sejak 2018-2020 oleh teman-teman Kedeputian Penindakan. Pemeriksaan ini untuk pro justicia dan ternyata 95 persen yang kami periksa detail memang isinya tidak akurat," ucap Pahala Nainggolan.
Kemudian, Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa KPK mempunyai sistem elektronik yang menghubungkan mereka dengan perbankan, asuransi, bursa hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan adanya sistem tersebut, ketika KPK memasukkan satu nama, maka akan muncul kepemilikan rekening, asuransi bursa dari orang tersebut beserta keluarga.
Baca Juga: Akan Jadi Seorang Ibu, Bintang 'Dont Look Up' Jennifer Lawrence Hamil Anak Pertama
Kendati demikian, ia memastikan bahwa semua data tersebut tentunya dijaga kerahasiaannya.
Lalu berdasarkan hasil analisis tim pencegahan KPK, terdapat 95 persen dari 1.665 LHKPN tidak melapor dengan lengkap tanah, bangunan, rekening banknya maupun investasi lain.***
