Network
PR DEPOK - Di tahun 2022 mendatang, Indonesia akan memegang Presidensi Group of 20 (G20) dengan serah terima dari Italia yang dijadwalkan pada 30-31 Oktober 2021.
Sejak dibentuk pada tahun 1999, kesempatan tersebut menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20.
Melalui pertemuan yang menghadirkan ribuan delegasi dari negara anggota dan berbagai lembaga internasional, harapannya peran presidensi dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik.
Baca Juga: Jumhur Hidayat Yakin Cuitannya Bukan Berita Bohong dan Tak Picu Kericuhan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kehadiran para delegasi akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia melalui beberapa sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan," tutur Sri Mulyani dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Kementerian Luar Negeri.
Menkeu menilai forum besar tersebut sangat strategis karena anggotanya terdiri dari negara maju dan berkembang dan termasuk 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PBB) dunia.
Baca Juga: Tak Tanggung-tanggung, Manchester United Bakal Rekrut Haaland dan Bellingham Sekaligus
Di sisi lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, sesuai dengan tema "Pulih Bersama" Presiden Indonesia akan mengangkat beberapa agenda prioritas di sektor keuangan.
Agenda pertama, upaya melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju.
Kedua, membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency).
Keempat, upaya memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman.
Kelima, strategi mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Keenam, usaha mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Ketujuh, cara mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital.***
