Network
PR DEPOK – Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak menjadi Rp27 triliun terus menjadi sorotan publik.
Staf khusus Menteri BUMN mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan salah satunya karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perusahaan mendapat tekanan.
Akhirnya, Presiden Jokowi memberikan persetujuan untuk menggunakan APBN demi memberikan suntikan dana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Kabar ini kemudian disoroti oleh politikus dari fraksi Partai Demokrat (PD), Jansen Sitindaon.
Jansen Sitindaon menyebut bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan contoh dari membangun untuk sekedar gagah-gagahan.
Komentar ini dilontarkan oleh Jansen Sitindaon melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @jansen_jsp.
“Inilah akibat membangun utk gagah-gagahan. Kereta Cepat Jkt-Bdg contohnya,” kata Jansen Sitindaon dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Baca Juga: Barcelona Memprihatinkan, Louis van Gaal: Ketika Ada Yang Salah, Mereka Selalu Mencari Orang Asing
Menurut Jansen Sitindaon, kedepannya hal ini bisa berisiko untuk berurusan dengan hukum.
“Kedepan ini bisa beresiko hukum,” ujarnya.
Jansen Sitindaon kemudian memberikan kritik terhadap inkonsistensi soal APBN.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa pada awal pembangunan proyek bahwa dana APBN tidak akan digunakan untuk proyek ini.
Baca Juga: 10 Cara Sederhana Menjaga Kesehatan Mental, Salah Satunya Mengatur Keuangan dengan Bijak
“Sudahlah inkonsisten soal tidak pakai APBN. Hitungan meleset jd bengkak tak terkira,” katanya.
Belum lagi permasalahan utang BUMn yang mana disebut Jansen Sitindaon merupakan bagian keuangan negara.
“Belum soal utang BUMN yg adl bagian keuangan negara,” tuturnya.
Terakhir, Jansen Sitindaon mengatakan bila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah rampung, tidak ada jaminan akan ada keuntungan.
“Kelarpun tidak ada jaminan untung!,” tuturnya.***
