Network
PR DEPOK – Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja merilis hasil ijtima ulama yang menetapkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram dan tidak sah jika diperdagangkan.
Asrorun Niam Soleh selaku Ketua Komisi Fatwa MUI menuturkan, ada tiga kesimpulan hukum yang menjelaskan jika cryptocurrency haram sebagai mata uang.
Hasil musyawarah ulama memutuskan penggunaan cryptocurrency dalam menjadi mata uang memiliki hukum yang haram karena gharar dan dharar.
Baca Juga: SKB CPNS 2021 akan Segera Digelar, Berikut Ketentuan Pelaksanaan yang Wajib Ditaati Peserta
Cryptocurrency juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
Adapun cryptocurrency sebagai aset digital atau komoditi dinilai tidak sah jika diperjualbelikan, karena mengandung unsur gharar, dhararn dan qimar.
“Dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli,” ujar Asrorun Niam sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada 11 November 2021.
Baca Juga: 10 Kata-Kata Mutiara Hari Ayah Nasional 2021, Sangat Manis dan Mengharukan untuk Ucapan Kartu Hadiah
Menurut Asrorun Niam, khusus untuk jenis cryptocurrency sebagai aset digital atau komoditi yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying asset dan manfaat yang jelas, hal tersebut sah untuk diperjualbelikan.
Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga belum mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah sebagai alternatif mata uang rupiah.
Akan tetapi, dalam hal regulasi , pemerintah memiliki Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sebagai regulator cryptocurrency.
Baca Juga: Wujud dan Spesifikasi Motor Balap Ducati yang Di-unboxing Staf Lokal WSBK Mandalika
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Sebelumnya, MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa melakukan pembahasan untuk ke-17 masalah yang terbagi dalam tiga aspek.
Tak hanya membahas hukum cryptocurrency, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI membahas tentang kriteria penodaan agama, jihad, khilafah, tinjauan pajak, bea cukai, retribusi, pemilu, pilkada, distribusi lahan untuk pemerataan kesejahteraan, hukum akad pernikahan online, dan hukum pinjaman online.***
