Network
PR DEPOK - Akademis Cross Culture, Ali Syarief turut menanggapi pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menyeret namanya.
Pernyataannya yang menyebut bahwa harga PCR tersebut disampaikan oleh Ercik pada Presiden kemudian ia lontarkan melalui akilun Twitter pribadinya @alisyarief.
"Pernyataan ET bahwa harga PCR itu disampaikan kepada Presiden," kayanya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Sabtu, 20 November 2021.
Baca Juga: Ribuan Orang di Iran Lakukan Aksi Demonstrasi karena Krisis Air
Kemudian, ia menilai jika itu berarti ada yang sedang membangun opini bahwa soal tes PCR tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terlibat atau dengan kata lain skandal.
"ini artinya ada yg sedang membangun opini bahwa soal test tsb adalah Presiden terlibat atau kata lain "skandal"," kata dia mengakhiri cuitan.
Dikabarkan sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan penentuan harga hingga pelaksanan Polymerase Chain
Reaction (PCR) ditetapkan secara transparan.
Baca Juga: Sindir MUI DKI yang Bentuk Buzzer untuk Bela Anies Baswedan, Guntur Romli: Dia Ditempatkan seperti Ulama
Menurutnya, kebijakan itu dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Lantaran hal tersebutlah, Erick mengatakan bahwa isu dirinya ikut terlibat di dalam bisnis PCR tidak terbukti kebenarannya. Sebab, kata dia, tidak mungkin rapat yang digelar bersama presiden, justru membahas keuntungan untuknya.
Lebih lanjut, Erick juga menegaskan bahwa ia tak memiliki latar belakang bisnis di industri kesehatan dan farmasi, serta tidak cukup berpengalaman di sektor tersebut.
Baca Juga: Sederet Manfaat Buah Durian, Mengurangi Risiko Kanker hingga Mencegah Penyakit Jantung
Akan tetapi, penjelasannya tersebut tak cukup membuat orang percaya dan tetap saja ada oknum yang menuding dirinya meraup untung melalui bisnis PCR.
Seperti diketahui, Erick Thohir dan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis PCR di Tanah Air.
Erick mengaku tidak mengetahui motif terkait pelaporan dirinya ke KPK.
Baca Juga: Di Kosovo, Jemaah yang Telah Melaksanakan Salat Jumat akan Mendapatkan Vaksin Gratis
Namun, ia menilai langkah itu sebagai satu tindakan yang ingin membangun persepsi secara negatif di masyarakat perihal kredibilitas pemerintah.***
