Fadil Imran Digadang-gadang Gantikan Anies Baswedan, Refly Harun: Plt Sedapat Mungkin Jangan TNI dan Polri

Pasalnya, waktu dua tahun sudah setengah dari total masa jabatan seorang kepala daerah.

Baca Juga: Sekjen Komnas Anak Luruskan Video Gala Sky yang Dipermasalahkan Doddy Sudrajat: Bukan Eksploitasi, Itukan...

"Jadi mestinya memang peralihannya tidak lama, kalau dua tahun namanya bukan Plt lagi, tapi sudah separuh masa jabatan dilalui," katanya menerangkan.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi meninjau ulang masalah tersebut.

Namun, jika Pilkada tetap ingin diadakan serentak yakni pada tahun 2024, kata Refly melanjukan, maka seharusnya peralihan atau penunjukkan Plt tidak diserahkan kepada pejabat eselon 1.

Baca Juga: Vaksin Merah Putih Sedang dalam Pengembangan, BRIN: Tim UNAIR Selesaikan Uji Praklinis pada Monyet

"Buat saja pemilihan kepala daerah oleh DPRD, jadi itu yang lebih legitimate. Jadi kepala daerah itu wilayah demokrasi lokal, wilayah kepemimpinan lokal," tuturnya.

"Kalau seandainya terjadi kekosongan yang lama seperti sekarang 2 tahun, maka harusnya aturannya dipilih saja oleh DPRD," terang Refly Harun.

Sementara itu, terkait dengan nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran yang disebut layak menggantikan Anies, Refly Harun nampak tidak setuju.

Baca Juga: Gubernur Banten Rencanakan Darurat Bencana Luar Biasa Setelah Guncangan Gempa: Kita Punya Dana Cadangan