PR DEPOK - Pemerintah resmi mengumumkan skema anggaran proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.
Selebihnya dana untuk proyek IKN Nusantara didapat dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Dengan kata lain, mayoritas anggaran untuk proyek IKN Nunsantara berasal dari APBN.
Penggunaan APBN ini kemudian ditanggapi oleh banyak kalangan karena dinilai tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widido (Jokowi) sebelumnya.
Yan Harahap merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang turut merespons penggunaan APBN untuk pembangunan IKN.
Melalui akun Twitter pribadinya, Yan Harahap melontarkan sindiran terkait penggunaan APBN untuk pembiayaan proyek IKN.
"‘Janji’ is my middle name. ‘Ingkar’ is my hobby," ucap Yan Harahap singkat sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @YanHarahap pada Minggu, 23 Januari 2022.