Network
PR DEPOK – Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya fraksi yang menolak rencana pemerintah untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di Kalimantan Timur.
Suara penolakan fraksi PKS untuk menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur masih terus digaungkan.
Seperti baru-baru ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin turut mengkritisi kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan IKN di Kalimantan Timur.
Ia menilai bahwa persoalan esensial kenegaraan ini masih banyak yang tidak beres, misalnya kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.
Baca Juga: Soal Pelat Nomor Dinas Polisi Arteria Dahlan, Dirlantas Polda Metro Jaya Akhirnya Buka Suara
“Pemerintah ini mikir yang besar-besar tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa diantaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke BULOG dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang.
"Hutang Bulog kepada Himbara makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya," kata Akmal seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Tidak hanya itu, politisi PKS ini turut menyoroti utang pemerintah sebesar Rp4,4 triliun kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar.
Baca Juga: Sejarah Tahun Baru Imlek, 2022 adalah Tahun Macan
