Network
“Hutang ini akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi,” ujar Akmal.
Sementara itu, untuk pupuk subsidi menurutnya, dari awal tahun kuotanya dikurangi.
Bahkan di beberapa daerah, kelangkaan pupuk masih terjadi sehingga mengganggu mata rantai produksi pangan.
Baca Juga: Venna Melinda Siapkan Kejutan Manis untuk Ferry Irawan Saat Lamaran: Ada Rahasia, WO Aja Nggak Tahu
Maka dari itu, ia sangat menyayangkan pola pemerintah yang lebih fokus pada pembangunan IKN di Kalimantan, dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat.
“Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibukota negara," ujar Legislator asal Sulawesi Selatan II itu.
Ia lantas menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan utang negara kepada Bulog sebesar Rp4,5 triliun dan membayar kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp13,8 triliun.
“Sebelum mikir pindah Ibukota Negara, Pemerintah mestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada bulog, maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia.
"Selesaikan dahulu kewajiban hutang-hutang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibukota negara," tuturnya.
