Network
PR DEPOK – Politisi sekaligus anggota DPR RI Fadli Zon, mengatakan agar Menteri Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD, jangan membelokan sejarah soal Serangan Umum 1 Maret 1949.
Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam cuitannya di Twitter yang mengomentari penjelasan Mahfud MD, soal penggagas serta penggerak Serangan Umum 1 Maret dan Keppres Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang disebut-sebut menghapus nama Jenderal Soeharto.
Tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikeluarkan Presiden Jokowi dimana disebut-sebut menghapus nama Jenderal Soeharto.
Fadli Zon menyebut Mahfud MD keliru dalam menjelaskan Serangan 1 Maret 1949 yang menyebut berdasarkan konsiderans yang ditulis terdapat nama HB IX, Soekarno, Hatta dan Sudirman sebagai penggerak gerakan itu.
Baca Juga: Sombongnya Akut? Marc Marquez Remehkan Valentino Rossi Soal Ini
Menurut Fadli Zon, tidak ada gagasan dari Soekarno maupun Hatta dalam peristiwa Serangan 1 Maret 1949.
“Keliru P @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing,” kata Fadli Zon dalam cuitannya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon.
Menurut politisi Gerindra ini, saat itu pemerintahan dipimpin PDRI atau Pemerintah Darurat RI di bawah kepemimpinan Sjafroeddin Prawiranegara.
Baca Juga: Putra Mahkota Arab Saudi Nilai Israel Sekutu Potensial untuk Hubungan Diplomatik, Konflik Palestina?
“Tak ada gagasan dari Soekarno n Hatta dlm peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah,” kata Fadli Zon.
Mahfud MD, dalam cuitannya menjelaskan jika dalam konsiderans tertulis nama HB IX, Soekarno, Hatta dan Sudirman sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949.
Peran Soeharto, menurut penjelasan Mahfud MD lewat Twitter @mohmahfudmd pada Kamis, 3 Maret 2022, tertulis lengkap di dalam naskah akademik bersama Nasution dan lainnya.
Baca Juga: Vladimir Putin Sebut Tindakan Militer Rusia di Ukraina akan Berlanjut Sesuai Rencana
“Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” kata Mahfud MD.
Mahfud juga mengatakan, Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah.
Mahfud juga menegaskan, dalam naskah akademik kepres yang sumbernya sudah sangat komprehensif, nama dan peran Soeharto tetap disebutkan.
“Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dll dalam SU 1 Maret 1949,” terang Mahfud MD.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Dalam Keppres tersebut, Jokowi menetapkan setiap tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Baca Juga: Dedek Prayudi: Pemimpin Baik Kinerjanya di 1 atau 2 Periode Belum Tentu Bagus Memasuki Ketiga
Keppres ini pun menuai sorotan publik karena nama Jenderal Soeharto yang juga Presiden RI kedua tidak terdapat di dalamnya.
Dalam diktum ketika keppres tersebut tertuang tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soediran serta disetujui dan digerakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Gerakan ini juga didukung oleh TNI, kepolisian, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.***
