Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Mari Jaga dan Rawat Demokrasi Sesuai UU

PR DEPOK - Wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon menegaskan partainya tidak sepakat dengan wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia menyatakan Gerindra tetap taat pada konstitusi.

Baca Juga: Bebas Usai 10 Tahun Mendekam di Penjara, Angelina Sondakh: Perbuatan Saya Tidak Patut Ditiru, Saya Minta Maaf

Cuitan Fadli Zonyang menyatakan penolakan terhadap isu penundaan Pemilu 2024. Twitter @fadlizon

“Menanggapi wacana politik yg beredar, Partai @Gerindra setia pada konstitusi yang ada sesuai kehendak rakyat,” ujar Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.

Lebih lanjut, Fadli Zon juga mengajak semua pihak merawat demokrasi sesuai yang telah ditetapkan.

“Mari jaga dan rawat demokrasi sesuai jadual yang telah ditetapkan UU,” ujarnya.

Baca Juga: Situasi Terkini Rusia Usai Menyerang Ukraina: Rakyat Tak Percaya Pemerintah, Mereka yang Protes akan Dihukum

Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 ini awalnya dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin pada 23 Februari 2022 usai menerima pengusaha UMKM.

Cak Imin mengatakan para pelaku usaha khawatir masa transisi kekuasaan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis sehingga mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ia akan membawa usulan ini ke Presiden Jokowi.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengaku menerima aspirasi dari petani yang ingin Pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

Baca Juga: Kenapa Kartu Prakerja Gelombang 23 Belum Diumumkan? Simak Penjelasan Berikut Ini

Airlangga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Setelah PKB dan Golkar, Zulkifli Hasan juga sepakat untuk mengundur Pemilu 2024 dengan lima alasan yaitu pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ekonomi Indonesia belum membaik, pertimbangan situasi global seperti konflik antara Rusia-Ukraina, besarnya biaya pemilu yang mencapai sekitar Rp180-190 triliun serta masih banyak program pembangunan tertunda karena pendemi.

Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak usulan penundaan pemilu.

Baca Juga: SBY Buka Suara Soal Perang Rusia-Ukraina: Jangan Sampai Berniat Gunakan Senjata Nuklir

Menurut Hasto, PDIP taat pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa bila Pemilu 2024 ditunda maka kultur periodisasi di Indonesia akan terganggu dan berdampak pada instabilitas politik.***