Network
PR DEPOK – Kementerian Sosial RI (Kemensos) menyusun aturan untuk percepatan pencairan bantuan sosial (bansos).
Dengan begitu, payung hukum dalam pencairan bansos bagi masyarakat tertuju menjadi jelas dan akan disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.
Sebagai informasi, aturan tersebut Mensos berdasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 26/9/SK/HK.01/02/2022 tentang petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan sosial program sembako periode Januari, Februari dan Maret 2022.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada 9 Maret 2022, Mensos Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia guna mempercepat penyaluran bantuan tersebut.
“Kerja sama dengan PT Pos diharapkan mempercepat penyaluran Program Sembako bulan Januari, Februari dan Maret,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dia mengatakan bahwa aturan tersebut disusun sebagaimana dengan arahan Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas pada 15 Februari 2022.
Dengan begitu, percepatan dalam pencarian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dapat dilakukan.
Baca Juga: Israel Diam-diam Jatuhkan Serangan Bom ke Suriah, Dua Warga Sipil Tewas
Selain itu, disusunya aturan menyoal percepatan pencairan tersebut juga bertujuan agar meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.
Menurut Risma, bansos sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara serius dalam menangani kemiskinan.
Tidak hanya itu, hal tersebut juga merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kian Terisolasi dari Dunia, Rusia Kini Jadi Negara 'Kasta Terendah' akibat Invasi ke Ukraina
Lebih lanjut, adanya bansos juga sebagi bentuk kepedulian pemerintah pada sektor wirausaha dengan memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
Dikutip dari Antara lainnya, Mensos Risma sendiri mengatakan bahwa akan ada sebanyak 24.7 keluarga yang menjadi sasaran bagi program bansos itu sendiri.***
