Network
PR DEPOK - Pemerintah Indonesia saat ini masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
Namun, apabila diputuskan bahwa ibadah haji tahun ini ditiadakan karena pandemi virus corona, maka calon haji yang tertunda keberangkatannya akan tetap mendapatkan hak-haknya. Hal itu dipastikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
“Mereka kan tidak berangkat karena ada sesuatu hal, jadi ketika dia ditunda, ya haknya tetap seperti yang kemarin,” ujar Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs Kominfo pada Rabu, 10 Juni 2020.
Baca Juga: Aplikasi Sunting VivaVideo di HP Berbahaya
Menurut Ma'ruf Amin, calon haji yang tidak berangkat tahun ini dapat memilih untuk berangkat tahun depan atau menarik dana haji yang telah disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) jika calon haji tersebut tidak mengambil bagiannya.
“Kalau dia mau menariknya (dana haji) itu saya kira hak jemaah, tapi kalau tidak menarik memang dananya itu dikelola oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh undang-undang,” ungkapnya.
Terkait dana subsidi silang dari BPKH untuk calon haji, Wapres memastikan bahwa hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana yang dikelola BPKH tersebut merupakan bagian dari hak calon haji yang tidak akan dihilangkan.
“Jadi, tidak akan hilang dan ketika diundur tahun depan, dia akan memperoleh haknya lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Fenomena Langit Ini Pernah Terjadi, Berikut Perbedaan Gerhana, Okultasi, dan Transit
Saat ditanya awak media, apabila ibadah haji tahun ini tidak digelar, apakah antrean juga akan ikut mundur satu tahun, Wapres menjawab bahwa itu adalah konsekuensi yang harus diterima.
“Ya, saya kira memang terpaksa mundur karena kan tidak bisa berangkat karena ada alasan-alasan, dulu pernah juga karena alasan keamanan, terjadi perang, itu juga tidak ada pemberangkatan jamaah haji,” katanya.
Oleh karena itu, demi melindungi calon haji dari potensi tertular virus corona yang akan menyulitkan pelaksanaan ibadah haji, Wapres menganggap bahwa penundaan haji tahun ini adalah pilihan terbaik.
“Karena itu, maka yang paling maslahat untuk tahun ini ditiadakan. Kemunduran itu sudah merupakan konsekuensi,” ucapnya.
Baca Juga: Polisi AS yang Bunuh George Floyd Disidang, Hakim Minta Jaminan Rp 17,4 Miliar Jika Ingin Bebas
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengungkapkan, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia turut terdampak pandemi, salah satunya menyangkut penyelenggaraan haji yang melibatkan bank-bank syariah.
“Bank syariah terdampak, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga terdampak, BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah) terdampak,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjut Ma'ruf Amin, pemerintah terus mematangkan strategi pemulihan ekonomi dan keuangan yang diharapkan akan menyentuh ekonomi dan keuangan syariah.
“Pemerintah sudah membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Ini yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk dengan new normal, normal baru itu di dalam rangka pemulihan ekonomi," tuturnya.***
