Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Benny Harman tampak kembali menyuarakan pendapatnya terkait wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kali ini yang disoroti oleh Benny Harman adalah pernyataan dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjadikan rakyat sebagai alasan dari munculnya wacana tersebut.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid membantah bahwa wacana tersebut berasal dari lingkaran Presiden Jokowi.
Menurutnya, partai PKB hanya meneruskan aspirasi dari masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi hal itu, Benny Harman pun tampak ragu dan mempertanyakan kebenaran dari klaim Jazilul Fawaid tersebut.
Sebab menurutnya, penundaan pemilu sendiri merupakan usulan yang jelas melanggar konstitusi.
"Hiii! Apa iyah toh. Kalo aspirasi masyarakat jelas2 melanggar konstitusi harus diteruskan?," kata Benny Harman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @BennyHarmanID.
Menurut Benny Harman, apabila klaim tersebut benar, semestinya kader PKB bisa mengingatkan masyarakat bahwa aspirasi semacam itu merusak konstitusi.
Bahkan dia berpendapat bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 itu bisa merusak sistem bernegara.
"Beritau lah rakyatnya, aspirasi seperti itu melanggar konstitusi. Merusak sistem bernegara," ujarnya.
Seolah tak percaya, anggota DPR RI fraksi Demokrat tersebut akhirnya megingatkan para politisi agar berhenti menggunakan alasan 'aspirasi rakyat' untuk mewujudkan penundaan Pemilu 2024.
"Politisi sebaiknya berhenti 'mendagangkan' aspirasi rakyat #RakyatMonitor," tutur Benny Harman menambahkan.
Sebagaimana diketahui bersama, wacana penundaan Pemilu 2024 belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh pada Sabtu, 2 April 2022
Pasalnya dengan adanya usulan tersebut, secara otomatis akan menambah masa jabatan Presiden Jokowi dalam memimpin negara.
Hal itu tentunya berlawanan dengan aturan yang mengatur soal masa jabatan maksimal dua periode.
Usulan penundaan pemilu 2024 tersebut awalnya muncul dari pimpinan PKB, Muhaimin Iskandar dan disusul oleh beberapa ketua partai lainnya, yakni Golkar dan PAN.
Usai menuai banyak penolakan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pun mengaku hanya memberikan usulan dan menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan-pimpinan partai politik.
"Tentu saya haya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Jokowi)," ujar Muhaimin Iskandar dilansir dari Antara.***
