Network
"Saya mengundang dan mengajak kementerian dan lembaga negara, serta dinas, pemda, perbankan, dan instansi swasta untuk bersama-sama memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal untuk para pelaku UMK di Indonesia," tutur Menag Yaqut.
Sementara itu, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, prakarsa program 10 juta produk bersertifikat halal untuk mengakselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 lalu.
Baca Juga: Dashboard Kartu Prakerja Error, Simak Cara Mengatasinya Berikut Ini
Terkait program Sehati, Kemenag sudah melibatkan banyak fasilitator pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK sebagai upaya nyata untuk mewujudkan target 10 juta produk halal tersebut.
"Melalui Sehati, BPJPH bermaksud mewujudkan kolaborasi di antara para stakeholders halal yang memiliki anggaran fasilitasi," ujar Muhammad Aqil.
Tujuannya agar pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal dari semua pihak dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, terdata, dan manfaatnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pelaku UMK.
Soal anggaran Sehati, di tahun 2022 ini BPJPH membuka kuota fasilitasi bagi 25.000 UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal gratis melalui skema pernyataan pelaku usaha atau self-declare.
Kini BPJPH terus mengadakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan pembiayan fasilitasi sertifikasi halal UMK tersebut.
Harapannya, program Sehati yang merupakan kolaborasi BPJPH Kemenag dengan kementerian, lembaga, instansi swasta, 10 e-commerce, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, dapat berjalan efektif.
