Network
Selain itu, Simon menjelaskan dirinya terpikir akan adanya Kartu Malaka Sehat yang berintegrasi dengan eKTP, hal tersebut ia inisiasi karena tak semua KIS (Kartu Indonesia Sehat) dimiliki masyarakat.
"Salah satu ukuran lain, yaitu bagaimana akses untuk cepat mendapatkan jaminan kesehatan, kami berterima kasih kepada pak presiden karena mendapat KIS, Kartu Indonesia Sehat, tetapi nampaknya di lapangan ternyata tidak semua memiliki, karena itu kita integrasi dengan BPJS, saya terpikir dengan Kartu Malaka Sehat, integrasi ada yang menggunakan eKTP," kata Simon Nahak.
Adapun Simon menjelaskan keuntungan penggunaan eKTP untuk Kartu Malaka Sehat, yaitu jika sakit maupun tidak sakit, anggaran akan tetap keluar, untuk berobat di rumah sakit yang telah diajak bekerja sama.
Baca Juga: Tips Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 38, Simak Poin-poin Penting Ini agar Dapat Insentif
"Apa keuntungannya? Ternyata jika kita gunakan eKTP, itu sakit tidak sakit anggaran tetap keluar, dan hanya rumah sakit yang diajak bekerja sama saja, tidak bisa di semua rumah sakit. Jadi keunggulannya jika warga tidak sakit maka anggaran tadi masuk ke APBD," ujar Simon Nahak.
Simon juga menyinggung terkait tata kelola demokrasi, saat 100 hari kerja ia melakukan audit, dan hasilnya banyak sekali temuan korupsi.
Ia mengatakan 99 kepala desa melakukan penyimpangan anggaran, dan hingga saat ini audit terus dilakukan.
"Tata kelola demokrasi, saya dipercaya oleh masyarakat, gerakan saya yang pertama yaitu audit, audit seratus hari kerja, jadi saat saya melakukan gerakan itu, wow ternyata cukup fantastis karena banyak yang saya temukan, 99 kepala desa dari 177 di kabupaten malaka itu ada penyimpangan anggaran, dan sampai hari ini bahkan makin bertambah, audit terus saya lakukan dan tak hanya untuk kepala desa," ujar Simon Nahak.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 38, Buka www.prakerja.go.id dan Ikuti Langkahnya Disini
Adapun Simon menyatakan bahwa korupsi ialah perbuatan melanggar norma, dan di tata kelola demokrasi ini ia fokus ke pemberantasan korupsi.
