Network
PR DEPOK - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Munculnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dipicu oleh besarnya nilai subsidi pemerintah dan tingginya konsumsi Pertalite hingga Solar oleh golongan masyarakat mampu yang berakibat pada terlampauinya kuota subsidi meski belum mencapai akhir tahun.
Jika penggunaan BBM bersubsidi benar-benar melampaui kuota, maka akan berdampak pada anggaran subsidi yang ditetapkan.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tiga opsi yang disiapkan pemerintah di antaranya menaikkan anggaran subsidi yang akan membebani APBN, mengendalikan konsumsi masyarakat untuk Pertalite dan Solar, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
Opsi terakhir yakni menaikkan harga BBM bersubsidi disebut-sebut menjadi skema yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat.
Namun, banyak pihak yang menolak rencana tersebut karena dinilai akan membebani dan memengaruhi daya beli masyarakat.
Lantas manakah opsi yang dinilai paling rasional untuk kondisi Indonesia saat ini menurut ahli?
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan ketiga pilihan tersebut sangat sulit bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, ini buah simalakama. Sama-sama pilihan yang sulit," ujarnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 42 Sedang 'Dalam Proses Seleksi', Simak Arti dan Estimasi Waktunya
Meski demikian, ia mendukung opsi kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite asalkan pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial.
Alasannya karena kini harga jual Pertalite berada di bawah harga keekonomian. Jika kuota subsidi ditambah, maka keputusan ini akan membuat beban anggaran meningkat.
"Penambahan subsidi, terbentur kapasitas fiskal yang terbatas. Semakin bersar subsidi, beban anggaran juga meningkat"
Baca Juga: Dinkes Depok Imbau Warganya Kenali Gejala Klinis Cacar Monyet atau Monkeypox
Sebaliknya jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, Fabby menilai konsumsi BBM bersubsidi hanya akan menjadi tidak rasional.
Terlebih sampai saat ini masih banyak praktik subsidi pada BBM jenis Pertalite yang salah sasaran.
Rencana kenaikan BBM bersubsidi juga bisa didukung oleh larangan penggunaan Pertalite bagi mobil pribadi, sehingga hanya sepeda motor yang bisa membeli BBM bersubsidi tersebut.
Baca Juga: Update Klasemen BRI Liga 1 2022/2023 Pekan Keenam: Persib Melorot, Persija Tembus Enam Besar
"Cara ini membuat kuota subsidi bisa tetap terjaga," ujar Fabby dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga BBM bersubsidi naik.
"Tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan Covid-19 dan PEN," ujarnya.***
