Percepat Penanganan Virus Corona, Jokowi Minta Siapkan Terobosan Baru

- 30 Juni 2020, 10:17 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Instagram @jokowi)
Presiden RI Joko Widodo (Instagram @jokowi) /instagram @jokowi/

PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukannya terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi virus corona di tengah masyarakat.

Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Kominfo Selasa, 30 Juni 2020 bersama jajaran terkait, Jokowi melakukan evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

“Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” kata Jokowi.

Baca Juga: Demi Temui Sang Ayah, Pelaut Ini Nekat Arungi Lautan Sendiri Selama 85 Hari

Saat ini, sejumlah provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran virus corona yang cukup tinggi.

Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu tersebut, Jokowi melihat diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat.

Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan.

Baca Juga: Rekam Mobilnya Terbakar, Via Vallen: Tersangka Sudah di Kantor Polisi

Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru.

Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.

“Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan,” ujarnya.

Baca Juga: 11 WNA Keroyok 5 Polisi, Polda Metro Jaya: Mereka Tidak Mempunyai Izin Tinggal di Indonesia

Sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan elemen dan tokoh masyarakat serta agama.

Di sejumlah daerah, ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif.

“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” tuturnya.

Baca Juga: Terdapat 2 Konfimasi Positif Virus Corona Usai Tes Massal, Pasar Tanah Abang Akan Ditutup

Dalam hal pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Jokowi juga menginstruksikan agar pencairan dana yang telah disiapkan dapat dilakukan dengan segera.

Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.

“Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan,” ucapnya.

Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Dikabarkan Sebut Solusi Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau

“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” imbuh Jokowi.

Mengakhiri arahannya, Kepala Negara mengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Juga: Berantas Narkoba, Pemkot Depok Siap Koordinasi dengan BNN Realisasikan Program P4GN

“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan.” tuturnya.***

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Kominfo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x