Network
PR DEPOK - Pemerintah memutuskan untuk tidak membuka penerimaan peserta didik baru untuk sejumlah sekolah kedinasan, termasuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 STAN tidak akan membuka pendaftaran. Selain itu, Kemenkeu juga tidak akan membuka lowongan CPNS selama 5 tahun ke depan.
Salah satu isu yang berkembang, penutupan STAN tahun ini dikaitkan-kaitkan dengan isu radikalisme.
Baca Juga: Tahun Ajaran 2020/2021 Dimulai 13 Juli, Ruangguru Luncurkan Produk Ruangkelas Gratis untuk Para Guru
Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2019, Sudirman Said pun menyayangkan keputusan penutupan sementara STAN ditambah berkembangnya disebabkan isu radikalisme.
“Jika benar penutupan STAN karena isu radikalisme, ini akan jadi skandal bernegara. Sejarah akan mencatat kekeliruan pandangan dan kekeliruan langkah ini. Semoga Bu Menteri dan seluruh penentu kebijakan dalam urusan STAN ini sempat memikirkan dalam-dalam,” kata Sudirman Said di Brebes, Jawa Tengah yang dikutip dari RRI oleh Pikiranrakyat-depok.com.
Lebih lanjut, Sudirman Said yang sempat menjadi Ketua Alumni STAN 2014-2016 ini menyatakan bahwa orang yang menuduh radikal harus belajar membedakan antara gairah beragama, usaha menjaga kelurusan hidup, dan pandangan radikal dalam politik.
Menurut dia, yang memberi stempel radikal lebih banyak mereka yang punya cara pandang politik. Berbahaya kalau cap radikal disematkan oleh orang yang tidak menjalankan agama dengan baik, apalagi oleh orang yang berbeda agama.
Baca Juga: Bintang 'Glee' Naya Rivera Tewas Tenggelam di Danau Piru California Saat Berlibur Bersama Putranya
