Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Adian Napitupulu memang dikenal sebagai sosok yang kerap menyampaikan kritikan pedas terhadap pemerintah.
Sebelumnya, Adian Napitupulu membuat heboh berbagai pihak melalui tulisan panjangnya yang menguliti utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam tulisan panjang tersebut, Adian Napitupulu membandingkan total utang BUMN yang disebutnya lebih besar dengan utang keseluruhan negara tetangga, Malaysia.
Baca Juga: Tunjangan Guru Disetop, DPR Geleng-geleng Usai Nadiem Makarim Beri Dana ’Gajah’ ke Perusahaan Besar
Imbas tulisan yang dibagikan di media sosial pribadinya itu, muncul tudingan yang menyebutkan bahwa Adian Napitupulu mempunyai kepentingan untuk meminta jabatan Komisaris BUMN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun tudingan yang mencuat itu dengan tegas dibantah oleh Adian Napitupulu dalam kesempatan diskusi virtual bertajuk 'Bincang Santai Besama Adian Napitupulu Uncensored' pada Kamis 23 Juli 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Sekretaris Jendral PENA 98 ini menyebutkan bahwa Jokowi sempat berjanji untuk mengangkat aktivis 98 yang memiliki kemampuan untuk menjadi komisaris BUMN serta Duta Besar (Dubes).
Dalam diskusi virtual itu juga, Adian Napitupulu mengatakan bahwa aktivis 98 telah melakukan pertemuan dengan Jokowi sebelum pelantikan sebanyak tiga kali.
Baca Juga: Tepis Tudingan Politik Dinasti, Gibran Rakabuming: Ini Kontestasi, Tidak Harus Memilih Saya
Pada kesempatan itu, dikatakan dia, aktivis 98 menyampaikan kepada Jokowi bahwa ada banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan. Jokowi kemudian meminta para aktivis 98 untuk membantunya.
Lantas aktivis 98 bertanya kepada Jokowi apa yang bisa dibantu. Jokowi lalu meminta klasifikasi dan spesifikasi keahlian untuk menempati jabatan-jabatan publik.
"Jokowi menjawab bahwa aktivis 98 bisa membantu dengan terlibat aktif dalam pemerintahan antara lain bisa menjadi menteri, duta besar, direksi atau komisaris. Itu disampaikan secara terbuka dalam pidato presiden di hadapan 1000an aktivis 98," katanya.
Sementara itu, Adian Napitupulu mengaku pada 30 Oktober 2019 dirinya dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Selama perbincangan di telepon, ia mengaku bahwa dimintai daftar nama dari para aktivis 98.
Baca Juga: Tedros Ghebreyesus Naik Pitam: Tuduhan AS tentang WHO 'Dibeli' Tiongkok Tidak Berdasar
Dikatakan dia, nama-nama yang telah disodorkan tersebut sampai sekarang belum juga mendapatkan posisi seperti yang dijanjikan Jokowi.
Kemudian, pada kesempatan dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat 16 Juni 2020, Adian Napitupulu meminta konfirmasi secara langsung ke Kepala Negara.
"Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada menteri BUMN, Erick Thohir," kata dia.***
