Network
PR DEPOK - Serangkaian kontroversi yang menyeret para pejabat belakangan ini membuat netizen geram. Tak sedikit dari warganet yang lantas meminta untuk membubarkan DPR dan Partai politik (Parpol).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD., turut buka suara terkait permintaan para netizen yang budiman itu.
Menurutnya, permintaan yang demikian adalah pilihan yang amat buruk. Kendati kualitas DPR dan Parpol yang ada masih jelek, kata Mahfud, lebih baik ada dua lembaga itu dalam menjalani kehidupan bernegara ini.
Lantaran bila menerapkan sistem monarki, tambahnya, potensi kesewenang-wenangan bakal semakin besar untuk terjadi. Pada akhirnya masyarakat pun tidak akan bisa mengontrolnya (pemerintah/pejabat), kata dia.
Baca Juga: Link Nonton Anime Edens Zero Season 2 Episode 1 Sub Indo
Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) itu lantas memberi contoh pada masa Khilafah Islamiyah. Diketahui, pemerintahan di masa ini menggunakan sistem monarki.
Mahfud menjelaskan bahwa di masa Khalifah Islamiyah banyak bukti terjadinya pelanggaran dan kesewang-wenangan. Bahkan, menurutnya, pembunuhan terhadap para ulama banyak terjadi. Penyebabnya karena ada perbedaan politik, kata dia.
"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," ujar Mahfud, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Senin, 3 April 2023.
Baca Juga: Bocoran Lagu yang Akan Dinyanyikan Peserta Top 6 Indonesian Idol Senin 3 April 2023, Berikut Listnya
Maka dari itu, kata Mahfud, jika suatu negara menerapkan sistem demokrasi, kendati DPR dan Parpol yang ada memiliki kualitas yang memprihatinkan, hal itu dapat dijadikan instrumen buat memperbaiki negara.
Terlebih, tambahnya, DPR itu (seharusnya) hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.
"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," ucapnya.
Mahfud mengatakan, parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Jadi, kata dia, harus ada perbaikkan terhadap tata kelola dan proses rekrutmen politisinya. ***
