Network
PR DEPOK - Seperti yang diketahui media adalah sebuah kekuatan yang dapat membentuk pandangan masyarakat, dan seringkali digunakan sebagai alat politik oleh partai politik dan politisi tertentu.
Ini terutama terjadi dalam ranah media penyiaran, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media), Amir Effendi Siregar, dalam sebuah diskusi bertajuk "Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik."
Media penyiaran, seperti televisi dan radio, memanfaatkan frekuensi publik dalam menyebarkan pesan mereka. Oleh karena itu, jika isi siaran media tersebut terkait dengan kepentingan politik segelintir golongan, hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang independensinya.
Dikatakan Amir, harus disadari bahwa media penyiaran menggunakan frekuensi publik. Oleh karena itu, jika kontennya sangat terkait dengan kepentingan politik kelompok tertentu, maka pertanyaan akan independensinya muncul.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Ayam Bakar di Wonosobo yang Paling Top Markotop, Sudah Mampir?
"Media penyiaran seperti televisi dan radio itu mereka menggunakan frekuensi publik. Dengan begitu jika materi siarannya bermuatan kepentingan politik dari segelintir golongan tentunya mereka tidak benar," katanya, dikutip dari situs resmi Kominfo.
"Berbeda halnya jika mereka menggunakan media cetak yang tidak menggunakan ranah publik. Media cetak lebih bebas daripada media penyiaran untuk dimanfaatkan pemiliknya," katanya lagi.
