Network
PR DEPOK - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak lima permohonan uji formil terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) melalui sidang yang diselenggarakan pada Senin, 2 Oktober 2023.
Putusan MK ini memiliki dampak yang signifikan terkait keberlakuan UU Cipta Kerja di Indonesia. Apalagi hingga kini, masih terdapat beberapa pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dan merugikan para pekerja.
Lima permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang ditolak MK yaitu, Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023.
Empat dari sembilan hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), tiga hakim menganggap permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan, sementara satu hakim menganggap permohonan para Pemohon dinyatakan prematur.
Baca Juga: 5 Makanan Pinggir Jalan yang Enak di Dekat Stasiun Bogor, Ratingnya Bagus
Namun, dalam sidang putusan yang ada, MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga UU Cipta Kerja tetap berlaku.
Pasal-pasal Kontroversial UU Cipta Kerja
Berikut ini daftar empat pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dan merugikan pekerja/buruh.
Baca Juga: Kontroversi Aksi Bersihkan Pantai oleh Pandawara Group: Dedikasi Lingkungan dan Persoalan Izin Desa
1. Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja, terkait kemungkinan kontrak kerja tanpa batas waktu
