Network
“Nanti tolong dilihat di putusan yang kami akan kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu (putusan MKMK) ada pengaruhnya terhadap putusan MK, sehingga berpengaruh pada pendaftaran bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024,” kata Jimly, dikutip dari ANTARA.
Jimly juga mengajak kepada semua pihak agar menerima dan memahami dengan seksama terhadap putusan yang dibacakan.
Lebih lanjut Jimly berharap putusan MKMK tersebut dapat memberikan solusi terbaik terhadap Demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Soto Ayam Terlezat di Lampung, Kuahnya Segar Banget!
Dari 11 persoalan yang dilaporkan yang diterima MKMK, salah satunya adalah karena MK sebelumnya mengabulkan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang bernama Almas Tsaqibbiruu Re A.
Ia mengajukan permohonan untuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden paling rendah berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Putusan MK tersebut akhirnya menuai penolakan dari berbagai pihak karena dianggap adanya dugaan pelanggaran kode etik dan berujung pelaporan ke KPK.
Pelaporan dugaan tindak Kolusi dan Nepotisme ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Pelaporan tersebut menyangkut mengenai putusan MK yang diduga menguntungkan pihak Jokowi dan putranya.***
