Network
PR DEPOK - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total akan diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai Senin 14 September 2020.
Keputusan mengejutkan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengamati kasus positif Covid-19 di ibu kota yang setiap harinya terus mengalami lonjakan.
Langkah yang dinilai banyak orang mendadak itu disampaikan Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta pada Rabu 9 September 2020 malam.
Baca Juga: Tengku Zulkarnain: Kasus Covid-19 RI 200.000 Lebih Anies Baswedan yang Dibully, Presiden Kemana?
Seperti diketahui, keputusan Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB Total ini di Jakarta menjadi satu bahan pembicaraan banyak pihak hingga menuai polemik.
Banyak yang menilai apabila penerapan PSBB Total itu akan berdampak seperti penerapan sebelumnya yakni melumpuhkan perekonomian di DKI Jakarta.
Tak sedikit pihak yang meminta mantan Mendikbud itu untuk membatalkan penerapan PSBB Total di Jakarta. Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta yakni Gembong Warsono.
Ketua Fraksi PDIP ini mendesak agar Anies Baswedan untuk membatalkan rencana penerapan PSBB Total di wilayah ibu kota.
Baca Juga: PSBB Total Mulai Berlaku Senin Depan, Masinton Pasaribu: Siap-siap Jakarta Jadi Kota 'Zombie'
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ucap dia, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi dari artikel berjudul "Minta Anies Batalkan PSBB Total, PDIP Curiga ada...".
Lebih lanjut, ia mengatakan menghentikan kegiatan masyarakat dapat memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.
Terlebih, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini sejak PSBB Total perama kali diterapkan pada awal mula pandemi melanda di Indonesia.
"Kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari berbagai pihak. Salah satunya kepada para pemangku kepentingan," ucap Gembong Warsono.
Baca Juga: Sewa Burj Khalifa untuk Umumkan Jenis Kelamin Bayi, Pasangan Youtuber Asal Dubai Dinilai Buang Uang
Ia mengingatkan bahwa dinamika perekonomian tidak melulu ditentukan oleh fudamental ekonomi. Akan tetapi, banyak juga faktor yang disebabkan oleh sentimen ekonomi yang kemudian menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
"Rencana PSBB Total ini justru memunculkan kontroversi spekulasi yang ditempuh Anies Baswedan," ujarnya.
Gembong Warsono menilai, PSBB Total yang akan dimulai pada Senin 14 September 2020 ini justru sarat bermuatan politik.
"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," kata Gembong Warsono mengakhiri.*** (Redaksi WE Online/Warta Ekonomi)
