Network
Meski begitu dalam pelaksanaannya tentu harus memperhatikan yang paling utama yaitu penerapan protokol kesehatan agar tidak membentuk klaster baru yakni klaster Pilkada.
Baca Juga: Cek Fakta: Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dikabarkan Mengaku Telah Dibiayai oleh Megawati dan PKI
"(Namun red.) Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujarnya.
Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan KPU, mengenai pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan tanpa memperhatikan warna zona wilayah.
"Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU No. 6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah," tuturnya.
Baca Juga: Demi Konten Viral, Seekor Anjing Jenis Gembala Menangis Dicekoki Ayam Pedas
Lebih lanjut, Fadjroel menjelaskan persiapan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 telah disiapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga terkait.
"Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," ucapnya.
Penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 dilakukan agar tetap berjalan demokratis namun aman bagi kesehatan semua pihak.
Baca Juga: Partainya Dituding Langgengkan Dinasti Politik, Fahri Hamzah: Jadi Orang Bodoh, Tak Hanya di Istana
