Network
“Kami mengawasi, khususnya sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda sebagai calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” ujarnya.
Untuk itu, civitas academica dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap tegas. Mereka mengingatkan agar negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan keluarga atau kelompok.
Baca Juga: 5 Sate Rekomendasi di Bandung yang Nikmat dan Mantap, Lengkap dengan Alamatnya
“Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga sesuai mukadimah UUD 1945. Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyat hidup merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk untuk mencapai tujuan itu,” katanya.
Atas dasar prinsip tersebut, mereka membuat lanjutan dari "Seruan Jembatan Serong I" dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti pada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hari nurani dan berpegang secara konsekuen pada pancasila dasar filsafat dan fundamen moral kita semua
Baca Juga: 7 Mie Ayam Enak di Bengkulu, Olahan Sendiri Punya Cita Rasa Khas, Ini Lokasinya
2. Kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya dengan pelbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan Undang-Undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan selain pada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.
3. Khusus bagi segenap Warga Negara Indonesia (WNI) kami menyerukan agar manfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain, mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya dalam kesetiaan mereka pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan komitmen mereka menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai.
