Network
PR DEPOK - Civitas akademika dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia turut menyoroti kondisi Indonesia saat ini menjelang Pemilu 2024.
Dalam Konferensi Pers di STF Driyarkara, Jakarta, pada Senin, 5 Februari 2024, mereka terang-terangan mengkritik Presiden soal dugaan penyalahgunaan sumber daya negara demi melanggengkan kekuasaan lewat Pilpres 2024.
Ketua STF Driyarkara, Romo Simon P Lili Tjahjadi yang membacakan seruan bersama ini, mengingatkan pentingnya pemilihan umum yang jujur dan adil.
Baca Juga: 14 Link Twibbon Isra Miraj 2024 pada Kamis, 8 Februari 2024, Desain Terbaru Cocok Diunggah di Medsos
“Demi kehormatan bangsa dan negara, pemilihan jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia sejak reformasi 1998. Asas jujur dan adil merupakan ajaran etika politik kita,” ujar Romo Simon di STF Diryarkara.
Mereka mengingatkan kepada pemangku kebijakan, khususnya Presiden akan cara bersikap jujur dan adil sebagai laku dalam bernegara.
“Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum ikut rusak juga,” katanya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun YouTube Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara.
Baca Juga: Info BPNT dan PKH Februari 2024 di SIKS-NG, Segera Cek Info dan Siapkan KTP untuk Cek Penerimanya
Lebih lanjut, mereka menilai Jokowi semakin menjauh dari amanat pemilih, khususnya menyangkut netralitas sikap bernegara.
“Kami mengawasi, khususnya sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda sebagai calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” ujarnya.
Untuk itu, civitas academica dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap tegas. Mereka mengingatkan agar negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan keluarga atau kelompok.
Baca Juga: 5 Sate Rekomendasi di Bandung yang Nikmat dan Mantap, Lengkap dengan Alamatnya
“Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga sesuai mukadimah UUD 1945. Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyat hidup merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk untuk mencapai tujuan itu,” katanya.
Atas dasar prinsip tersebut, mereka membuat lanjutan dari "Seruan Jembatan Serong I" dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti pada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hari nurani dan berpegang secara konsekuen pada pancasila dasar filsafat dan fundamen moral kita semua
Baca Juga: 7 Mie Ayam Enak di Bengkulu, Olahan Sendiri Punya Cita Rasa Khas, Ini Lokasinya
2. Kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya dengan pelbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan Undang-Undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan selain pada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.
3. Khusus bagi segenap Warga Negara Indonesia (WNI) kami menyerukan agar manfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain, mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya dalam kesetiaan mereka pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan komitmen mereka menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai.
Baca Juga: 4 Tempat Makan Murah di Wonosobo Recommended Abis, Nomor 3 Strategis di Jalan Utama Arah Dieng
Turut hadir dalam pembacaan seruan tersebut, yaitu Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis, Filsuf Karlina Supelli, Dosen STF Driyarkara Romo A. Setyo Wibowo.
Selain STF Driyarkara, ada enam perwakilan Sekolah Tinggi Filsafat di Indonesia yang turut menandatangani seruan tersebut, yaitu Prof. Dr. Armada Riyanto dari STFT Widya Sasana, Malang, Dr. Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero, Maumere, NTT.
Selanjutnya, Dr. CB Mulyatno dari Fakultas Teologi Wedabhakti (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta), Dr. Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes, Pematang Siantar, Drs. Y. Subani dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang, NTT, dan Dr. Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng, Minahasa.***
