Network
PR DEPOK - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya sikap saling pengertian dan legawa dalam menyikapi perbedaan penetapan awal bulan puasa oleh pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Menurutnya, perbedaan ini adalah hal yang wajar dan sering terjadi.
Ma’ruf mengatakan bahwa dalam menghadapi perbedaan ini, penting bagi masyarakat untuk membangun sikap saling pengertian dan legawa, karena perbedaan ini sudah lama terjadi.
Ma’ruf mengemukakan pandangan ini usai menghadiri Peresmian dan Festival Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2024 di Ponpes Daarul Archam Rajeg, Tangerang, Banten, pada hari Kamis.
Baca Juga: 5 Nasi Goreng Paling Enak di Kota Palu, Pas Banget untuk Makan Sahur!
“Oleh karena itu sikap yang harus kita bangun adalah saling pengertian dan legawa untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja (menjalankan ibadahnya),” kata Wapres Ma’ruf usai menghadiri Peresmian dan Festival Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ponpes Daarul Archam Rajeg, Tangerang, Banten,dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Kamis.
Mengurai Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan
Wakil Presiden menjelaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan terjadi karena adanya beberapa kriteria yang digunakan dalam melihat keberadaan hilal, dan kriteria-kriteria ini mungkin diinterpretasikan berbeda oleh setiap anggota sidang.
Baca Juga: Kapan Sidang Isbat Awal Ramadhan 1445 H Berlangsung? Simak Jadwal dan Tahapannya!
Ada perbedaan dalam hal kriteria tinggi hilal yang harus dipenuhi untuk menetapkan awal bulan Ramadhan. Pemerintah, NU, dan beberapa organisasi lainnya menganggap bahwa hilal harus bisa dirukyah minimal pada tinggi 2 derajat, sementara Muhammadiyah menganggap bahwa cukup jika hilal sudah tampak tanpa memperhatikan tinggi tertentu.
Wapres juga menghimbau masyarakat agar tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti jadwal penetapan awal bulan Ramadhan yang dipilihnya, baik itu berdasarkan penetapan pemerintah maupun Muhammadiyah.
