Network
PR DEPOK - Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, meminta agar rapid test, swab test, dan vaksin Covid-19 digratiskan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Hal ini karena penurunan harga belum signifikan bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19.
"Sejak awal saya mengatakan berkali-kali rapid test (tes cepat), swab test (tes usap), vaksin Covid-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi," ucap Marwan di Jakarta, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com Antara.
Baca Juga: Gagal Tahan Pengesahan UU Cipta Kerja, AHY Sampaikan Permintaan Maaf
Pernyataan tersebut disampaikan Marwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Pemberian tes gratis ini sesuai dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Marwan juga mengungkapkan bahwa pemberian tes gratis ini, bagi peserta BPJS Kesehatan dan hal itu sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat.
"Intinya rapid test, swab test, dan vaksin itu digratiskan kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan hanya menekan harga. Menurut saya penurunan harga swab test menjadi Rp900.000 itu belum signifikan dan masih tinggi," tutur Marwan.
Pemerintah tidak hanya memakai data BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat gratis swab test, rapid test, dan vaksin gratis, Marwan juga menjelaskan bahwa dana Kemenkes yang belum terserap dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Baca Juga: Terima Laporan dari Warga Soal Cai Changpan, Polisi: Katanya Sempat Salat di Tengah Hutan Tenjo
"Dana Kementerian Kesehatan yang melimpah dan belum terserap semua bisa di-'switch' dengan farmasi kita, tidak hanya menekan harga tetapi juga menggratiskan kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Saya sudah berkali-kali untuk meminta gratis," ucap Marwan.
Marwan menerangkan, bahwa dana tersebut juga bisa dipakai untuk mensubsidi mobil laboratorium yang digunakan untuk menyalurkan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah daerah, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Dana juga bisa dipakai untuk mensubsidi mobil laboratorium kita, supaya masyarakat di daerah-daerah bisa dengan cepat mendapat bantuan obat-obatan. Supaya lebih cepat untuk masyarakat kita di daerah, termasuk jelang Pilkada 2020," ucap Marwan menambahkan.
Hal itu menanggapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang secara resmi menetapkan harga swab test sebesar Rp900.000 yang sudah termasuk pemeriksaan dengan metode real-time (RT) Polymerase Chain Reaction (PCR).
Baca Juga: UU Cipta Resmi Disahkan DPR, Para Pengusaha Akui Senang dan Puas
Menurut Marwan, kesepakatan BPKP dan Kemenkes itu harus disosialisasikan kepada masyarakat hingga seluruh daerah, sehingga hal itu tidak hanya jadi pembahasan yang tidak berarti bagi masyarakat.
"Harus segera ditandatangani dan diumumkan, sehingga tidak hanya wacana. Harus dikawal di lapangan, termasuk di rumah sakit seluruh Indonesia," ucapnya.
Marwan menjelaskan terkait vaksin, platform yang digunakan harus sesuai dengan masyarakat Indonesia, dengan kondisi tubuh masyarakat Indonesia, sesuai dengan milik masyarakat Indonesia, sesuai dengan segredasi etnik masyarakat Indonesia.
Marwan juga meminta agar Indonesia mengurangi impor bahan baku obat-obatan dari luar negeri, karena impor bahan baku obat-obatan yang justru membuat harga meningkat.***
