Network
Baca Juga: Denny Siregar Sindir AHY Tolak UU Cipta Kerja: Seolah Pro Rakyat, Tapi Waktu Berkuasa Banyak...
Pasalnya, kata dia, Jokowi adalah sosok yang pertama kali mencetuskan wacana pembentukan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada pelantikan presiden Oktober 2019 lalu.
"Penggagas Omnibus Law itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau DPR itu tukang stempel kemauan eksekutif saja. Jadi, DPR adalah penanggung jawab kedua," katanya.
Sosok pendiri PAN ini mengaku sangat menyayangkan karena di beberapa negara, UU Cipta Kerja merupakan peraturan yang mengarahkan pada kejahatan besar.
"Meskipun negara-negara tersebut menagnut demokrasi, tetapi banyak pengamat dan politisi menganggap bahwa Omnibus Law merupakan praktik otoritarianisme," ujar dia.
Baca Juga: Sejumlah Gubernur Dukung Penolakan UU Cipta Kerja Diduga untuk Pilpres 2024, Ini Kata Pakar Politik
Ia menambahkan, jangan terkejut bila nanti Indonesia menjadi bangsa kacung karena UU tersebut akan memantapkan cengkeraman ekonomi asing di Indonesia.
Kondisi tersebut, dikatakan Amien Rais, memungkinkan lahirnya sejumlah investor seperti Freeport McMoran.
Ia menuding bahwa Freeport mengarahkan kebijakan pemerintah. Hal tersebut mengingat perusahaan tambang emas ini sudah terlalu lama berada di Indonesia.
"Seperti negara dalama negara. Dari rezim Soeharto sampai rezim saat ini. Hal ini berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran lainnya," ucapnya.
