Network
PR DEPOK – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan siap lakukan rekonsiliasi dengan Pemerintahan Joko Widodo.
Akan tetapi, Habib Rizieq menginginkan adanya ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
Terkait isu tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko turut angkat bicara dan memberikan tanggapannya.
Baca Juga: Oknum TNI Simpatisan Habib Rizieq Ditahan, DPR: Terlalu Berlebihan, Panglima Harus Lebih Bijak
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Kamis 12 November 2020, Moeldoko mempertanyakan mengenai apa yang perlu direkonsiliasi.
“Menurut saya, apa sih yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq. Kita nggak ada masalah. Dari awal saya mengatakan, Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja. Pergi, pergi sendiri, mau pulang ya silakan," ujar Moeldoko kepada awak media.
Dalam keterangannya, Moeldoko mengklaim pemerintah tidak memiliki masalah dengan Habib Rizieq. Buktinya, dikatakan Moeldoko, pemerintah tidak mencegah kepulangan pemimpin FPI itu ke Indonesia.
"Aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik. Jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik," kata Moeldoko melanjutkan.
Baca Juga: Ramai Dikunjungi Banyak Orang, Wagub DKI Jakarta Minta Habib Rizieq Atur Jadwal Kunjungan
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan tidak ada upaya dari pemerintah untuk melarang atau menghalangi kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.
"Kita harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak perlu rekonsiliasi. Yang diperlukan disini masing-masing punya hak dan tanggung jawab.”
“Hak dan tanggung jawab sebagai warga apa. Negara juga punya hak dan tanggung jawab," ujarnya menambahkan.
Ia mengklaim bahwa hubungan Habib Rizieq dan pemerintah berada dalam situasi yang baik-baik saja, sebagai warga dan pemerintah.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
"Pemerintah berposisi seperti apa, warga yang baik seperti apa, sehingga semua berjalan baik," tambah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-28 itu.
Diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq menyatakan bersedia rekonsiliasi dengan pemerintah dengan sejumlah syarat.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di kanal Youtube Front TV, pendiri FPI itu menyampaikan sejumlah syarat, salah satunya adalah pembebasan para ulama, buruh, dan mahasiswa yang saat ini sedang ditahan.
Habib Rizieq menuturkan, ia siap berdialog dengan pemerintah bila memang pintu dialog tersebut dibuka. Menurutnya, ia telah menawarkan pintu dialog dengan pemerintah sejak 2017 lalu.
Baca Juga: Kelanjutan Kasus Tudingan ‘IDI Kacung WHO’, Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pembelaan Jerinx SID
Namun, Habib Rizieq mengklaim bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan berdialog tersebut.
“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI setelah aksi 212 yaitu di tahun 2016, dan di bulan Januari (2017), kita buat aksi 121,” ucap Habib Rizieq.***
