Network
Ia pun membandingkan penegakan protokol kesehatan dengan elit politik yang justru diperbolehkan melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Adapun maksud diperbolehkan langgar protokol kesehatan berkaitan dengan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Bahkan, Abdul Mu'ti juga membandingkan dengan elit agama yang dibiarkan melanggar protokol kesehatan.
"Tapi, elit politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," katanya.
Baca Juga: Ilmuwan Temukan Senjata Baru Blokir Covid-19 Menular Sel Manusia dengan Nanobodi Sintetis
Terkait penegakkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang tidak seimbang tidak benar dan justru melukai rasa keadilan.
"Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," ujarnya.
Lihat postingan ini di Instagram
***
