Network
PR DEPOK - Beberapa waktu lalu acara yang diselenggarakan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ramai diperbincangkan publik.
Pasalnya acara tersebut digelar dalam kondisi pandemi Covid-19 yang melarang adanya kerumunan guna memutus rantai penyebaran virus.
Sedangkan, dalam video cuplikan acara yang diunggah oleh kanal Youtube Front TV tersebut, menampilkan ribuan orang yang hadir.
Baca Juga: Respons Anies Baswedan Dipanggil Polri, FPI: Apa Urusannya Polisi Panggil Gubernur? Itu Kurang Ajar
Hal itu tentunya melanggar aturan dan menyebabkan beberapa pihak dipanggil oleh polisi untuk dimintai klarifikasi, termasuk Habib Rizieq yang menyelenggarakan acara.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga ikut memberikan tanggapan terkait pelanggaran aturan tidak berkerumun melalu akun resmi Twitter @jokowi.
Dalam unggahannya, Presiden Jokowi menekankan aparat untuk tegas mendisiplan masyarakat agar taat pada aturan.
Ketegasan aparat mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.
Baca Juga: Berpotensi Timbulkan Kerumunan, Polri Tegas Tidak Keluarkan Izin Keramaian Acara Reuni 212 di Monas
"Ketegasan aparat mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan. Angka kasus aktif dan kesembuhan Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan, jangan sampai rusak karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," kata Presiden Joko Widodo.
Teguran mantan Gubernur DKI Jakarta pada aparat tersebut kemudian ditanggapi oleh FPI, selaku organisasi yang dinaungi langsung oleh Habib Rizieq.
Melalui akun Twitter @DPPFPI_ID, mereka me-retweet unggahan Presiden Joko Widodo lengkap dengan respons mereka.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, tanggapan yang diunggah oleh FPI tersebut seolah menyindir kondisi pilkada yang tak jauh berbeda, yaitu menciptakan kerumunan.
Baca Juga: Respon Sikap Simpatisan HRS ke Nikita, Syekh Ali Jaber: Jangan Pandang Wanita Belum Berjilbab Buruk
Terlebih lagi, dalam pilkada di sebuah daerah, anak dan menantu Presiden Jokowi juga mencalonkan diri dalam pilkada serta dikabarkan menciptakan kerumunan dalam proses pilkada berlangsung.
"Aparat... kata Pak Presiden harus tegas. Berani gak Aparat tegas beri sanksi sama Anak & Mantu Presiden yg melanggar Prokes? Tweeps... Coba kasih tau Presiden, dimana saja Pelanggaran Prokes terjadi namun tanpa Sanksi, #KamiSetiaBersamaIBHRS," ujar pihak FPI.
Aparat... kata Pak Presiden harus tegas.
Berani gak Aparat tegas beri sanksi sama Anak & Mantu Presiden yg melanggar Prokes?
Tweeps... Coba kasih tau Presiden, dimana saja Pelanggaran Prokes terjadi namun tanpa Sanksi.#KamiSetiaBersamaIBHRS https://t.co/ASjpwB8Std— Front Pembela Islam (@DPPFPI_ID) November 16, 2020
Tanggapan tersebut juga meminta warganet menjawab pertanyaan terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) lain yang terjadi tetapi tak dikenakan sanksi.
Baca Juga: IDI Usul Libur Panjang Natal dan Tahun Baru 2021 Ditunda, Ganjar Pranowo Akui Sepakat
Banyak warganet yang membalas unggahan FPI tersebut dengan melontarkan sindiran yang serupa.
Warganet melampirkan tangkapan layar gambar kondisi pilkada yang melanggar prokes, yaitu berkerumun.***
