Network
PR DEPOK - Sampai saat ini, Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terus berupaya agar Indonesia bisa segera bebas dari sanksi yang dijatuhi oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) pada 7 Oktober yang lalu.
Dikabarkan, sejauh ini LADI hampir menyelesaikan seluruh persyaratan yang tertunda (pending matters) yang diminta WADA untuk bebas dari sanksi itu.
Untuk bebas dari sanksi WADA, persyaratan yang sudah dilengkapi LADI sejauh ini di antaranya perihal administratif hingga hal teknis seperti penyelesaian rencana tes doping (TDP).
Selain itu, ternyata salah satu kendala yang harus dihadapi Indonesia supaya WADA mencabut sanksinya adalah aspek legislasi yang mengharuskan undang-undang terkait doping di Indonesia agar disesuaikan dengan aturan WADA.
Sekadar informasi, aturan perihal doping di Indonesia dicakup dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 85.
Dalam Pasal 85 Ayat 3 tertulis bahwa pengawasan doping dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Twibbon Hari Juang Kartika 2021 Gratis, Cocok Dibagikan di Media Sosial Anda
Hal tersebut menjadi perhatian WADA, sebab WADA mengharuskan doping diawasi langsung oleh badan anti-doping nasional secara independen, tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Oleh karena itu, pihak WADA menegaskan untuk meminta aturan tersebut untuk dilakukan revisi demi menciptakan olahraga yang bersih, profesional, modern, dan independen.
