PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mendukung sikap NU, Muhammadiyah, dan PGRI yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Hasil seleksi POP menjadi alasan karena terus mendapatkan banyak sorotan negatif dan memicu kontroversi publik.
Guspardi menduga ada yang tidak beres dalam proses perekrutan penerima dana POP Kemendikbud tersebut.
Sebab menurutnya, ada dua yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar lolos sebagai penerima dana POP ini.
Baca Juga: Cek Fakta: RI Dikabarkan Dijadikan Kelinci Percobaan untuk Pengujian Vaksin Covid-19 dari Tiongkok
Tak hanya itu, selain masuknya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar, dia mengatakan banyak entitas baru di dunia pendidikan ikut lolos seleksi.
“Ini sepertinya tidak wajar, kenapa ada yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan melalui dana CSR perusahaan justru ikut menerima dana hibah pendidikan ini,” kata Guspardi seperti dilansir dari situs resmi DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.
Oleh karena itu, dirinya meminta Kemendikbud untuk menunda pelaksanaan program dan melakukan penataan ulang serta mencari solusi dan skema terbaik dalam POP ini.
Ia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa "cuci tangan" dengan alasan mereka tidak terlibat secara langsung karena proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga sehingga mereka tidak bisa ikut campur.
Baca Juga: Lupa Tutup Gorden Kamar Hotel, Adegan Mesum Muda-mudi Viral dan Jadi Tontonan Warga Jakarta Barat
Menurutnya, Kemendikbud seharusnya tetap menjadi poros utama dalam melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan terhadap semua calon penerima dana hibah pendidikan ini.
Selain itu, perlu ada kriteria dan pertimbangan khusus untuk ormas-ormas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Indonesia.
Hal itu bisa dilihat dari jaringan sekolah yang mereka miliki, jumlah pendidik yang terafiliasi hingga komitmen memajukan pendidikan itu sendiri.
Yang perlu disadari, sambungnya, bahwa POP ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca Juga: Mayatnya Ditemukan di Pinggir Tol, Polisi: Yodi Prabowo Sudah Paham Betul Lokasi Bunuh Dirinya
“Kemendikbud tidak bisa memandang remeh masalah ini. Pengunduran diri LP Ma'arif NU , Majelis Pendidikan Muhammadiyah, dan PGRI dari POP harus disikapi secara serius dan tepat,” katanya.
Ia menyampaikan, dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan bahkan sejak sebelum kemerdekaan pengunduran diri NU dan Muhammadiyah bisa diindikasikan adanya masalah dan ketidakberesan dalam perekrutan program hibah dana pendidikan dari Kemendikbud tersebut.
“Ini bentuk ketidakpahaman dalam mengelola dana pendidikan, mestinya harus banyak belajar sejarah dan salah satu kriteria penting adalah organisasi tersebut merupakan penggerak kependidikan di Indonesia,” tutur legislator dapil Sumatera Barat II ini.
Guspardi meminta Kemendikbud untuk lebih profesional, transparan dan terbuka dalam mengelola serta menata anggaran pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa.***