Network
Pengguna akun Facebook tersebut salah menanggapi artikel tersebut dan mengklaim BPKH tengah mengancam masyarakat agar tak meminta pengembalian dana.
Sebagai, badan resmi pemerintah yang bertugas dan berwenang mengurus segala manajemen keuangan terkait ibadah haji di Indonesia, BPKH dalam artikel aslinya, diketahui membolehkan masyarakat untuk menarik dananya. Namun dalam penarikan dana tersebut tentu akan terdapat konsekuensi.
”Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrian, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, pada Senin 7 Juni 2021.
BPKH dalam penjelasannya sekadar mengingatkan jika menarik dana saat ini, maka masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrian awal.
Artinya, dibutuhkan antrian yang sangat panjang untuk itu. BPKH pun berfokus pada calon jemaah berusia 50 tahun ke atas yang dipastikan tidak dapat haji lagi seumur hidupnya jika menarik dana saat ini, apalagi yang difasilitasi dari pemerintah.
Sementara itu, waktu antrian untuk ibadah haji dapat mencapai waktu sekitar 18 hingga 20 tahun. Waktu tercepat hanya bisa sampai 11 tahun.
Waktu tunggu ini jika ditambah dengan penghentian sementara jemaah haji Indonesia oleh Arab Saudi yaitu sampai 2022, maka lama antrean diprediksi bisa mencapai 21-22 tahun.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa BPKH mengancam masyarakat yang menarik dana hajinya dengan tidak membolehkan mereka untuk haji lagi seumur hidupnya adalah hoaks dan termasuk kategori misleading content atau konten menyesatkan.***
