Network
PR DEPOK - Beredar kabar di media sosial Facebook yang menyebut 80 persen dana darurat Covid-19 dinikmati konglomerat bukan rakyat kecil.
Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu akun Facebook yang mengunggah sebuah foto tangkapan layar artikel berita yang berjudul, "Gila!!! 80 persen dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid-19 Dinikmati Konglomerat."
Menurut laporan situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com pada Minggu, 28 Juni 2020, menyatakan klaim tersebut merupakan informasi salah.
Baca Juga: Polemik Ketua KPK Gunakan Helikopter Mewah, Saut: Pimpinan KPK Harus Hidup Sederhana
Bukan hanya itu, kabar tersebut juga menyebut Menteri keuangan Sri Mulyani memproyeksikan dana penanganan penyebaran Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melonjak hingga Rp 905,1 triliun.
Adapun sebagian narasi yang disematkan pada keterangan unggahan tangkapan layar itu.
"Transparansi harus benar-benar dilakukan pemerintah dalam penyaluran anggaran darurat Covid-19, termasuk stimulus ekonomi. Sebab belakangan, banyak pihak yang menduga penyaluran anggaran tak tepat sasaran," demikian tulis narasi dalam keterangan itu.
Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat Covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp 203,9 triliun dari total anggaran Rp 695,2 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Buka Kolam Renang, Dokter Reisa Beberkan Syarat yang Harus Dipenuhi
Jumlah uang tersebut meningkat dari rencana sebelumnya yang sebesar yakni Rp 677 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meluruskan kabar yang menyebut biaya penanganan Covid-19 di Indonesia melonjak hingga Rp 905,2 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa penyesuaian biaya penanganan Covid-19 tetap dengan jumlah Rp 695,2 triliun.
Dikutip dari Antara, Sri Muyani memastikan keputusan untuk memberi stimulus fiskal bagi penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional telah berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Jokowi kecewa, Buka Opsi Reshuffle Menteri Meski Belum Genap Setahun
"Kita tujuannya fokus untuk mengatasi masalah, tidak berniat abuse, maka pada saat policy making process, pemerintah harus adil, transparan, dan akuntabel," ujar Sri Mulyani.
Terkait jumlah stimulus bagi penanganan Covid-19 senilai Rp 695,2 triliun itu, telah dimanfaatkan untuk menangani kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,6 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral serta Pemda Rp 106,1 triliun.
Sementara itu, kabar hoaks yang telah beredar itu termasuk kategori hoaks jenis Misleading content atau konten menyesatkan.***
