PR DEPOK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai Indonesia memiliki peluang dalam memaksimalkan transformasi strategis ekonomi.
Menurutnya, dengan memaksimalkan transformasi tersebut nantinya dapat mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari.
Akan tetapi, Puan mengingatkan transformasi strategis ekonomi Indonesia bukan hanya mengikuti tren.
Baca Juga: Tanggapi Pemanggilan Anies Baswedan, Fadli Zon: Kalau Hendak 'Mempermalukan' Gubernur, Belajarlah!
“Kita menginginkan transformasi yang akan mempercepat terwujudnya ekonomi Indonesia yang berdikari,” ucap Puan, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Hal itu disampaikan Puan secara virtual saat membuka Seminar Nasional dan Call for Paper Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR dengan tema “Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan”.
Puan menuturkan, transformasi ekonomi Indonesia harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, transformasi ekonomi juga harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Baca Juga: Disinggung dr Tirta, Tito Karnavian Klaim Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada hanya 2,2 Persen
Ia menekankan atas dasar itu, transformasi ekonomi Indonesia perlu memperhatikan lima hal penting.
Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur; kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi.
“Ketiga, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek yang diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia,” katanya.
Poin keempat, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan yang salah satunya merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform job matching antarlembaga vokasi dan industri.
Baca Juga: Singgung Parade Merah Putih Banser, FPI Persoalkan Keadilan dengan Tidak Diizinkannya Reuni 212
Selanjutnya, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi di pusat dan di daerah.
Lebih lanjut, poin kelima yakni konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan melalui kebijakan yang memastikan ekosistem investasi dapat meningkat dan mudah diakses oleh segenap pelaku ekonomi.
Puan berpendapat, perjalanan transformasi strategis ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang.
“Akan tetapi, perjalanan itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong jika ingin mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari dan menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Acara Habib Rizieq Jadi Polemik, Effendi Gazali Singgung Kerumunan Pendaftaraan Pilkada Solo
Puan menekankan bahwa DPR memberikan dukungan politik untuk mengawal inisiasi pemerintah dalam merespons tuntutan transformasi ekonomi.
Selain itu juga untuk mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam merespons transformasi ekonomi.
“DPR juga senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, utamanya dukungan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM melalui regulasi yang mengarah pada rasionalisasi perizinan, kemudahan berusaha, dukungan pembiayaan dan optimalisasi pembinaan, dalam suatu ekosistem investasi yang berdaya saing,” ujarnya.
Menurut penilaiannya, untuk prioritas jangka pendek, DPR RI akan terus mengoptimalkan tugas-tugas konstitusionalnya untuk mengawal usaha-usaha dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Dilihat Ungkap Kepribadianmu yang Mudah Tersinggung
Ia mengungkapkan alasannya, yakni karena Indonesia yang sehat adalah salah satu prasyarat penting mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
“Itu mengapa APBN 2021 yang dibahas DPR RI bersama pemerintah dirancang selain untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia,” ujar anak Megawati Soekarnoputri ini.
Puan menyatakan bahwa DPR RI juga akan memberikan atensi besar kepada implementasi dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Hal tersebut menurutnya merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi masyarakat.
Baca Juga: Acara Habib Rizieq di Bogor Timbulkan Kerumunan, Polda Jawa Barat Segera Panggil Ridwan Kamil
“Tidak hanya itu, juga sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian,” ucap Puan mengakhiri.***