Network
PR DEPOK - BLT Anak Sekolah 2022 merupakan salah satu kategori dari bansos PKH yang masih disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemensos.
Siswa SD hingga SMA yang ingin jadi penerima BLT Anak Sekolah 2022 yang kini memasuki pencairan Juli 2022 harus daftar terlebih dulu dengan input NIK orangtua ke aplikasi Cek Bansos.
Setelah input NIK ke aplikasi Cek Bansos dan lolos sebagai penerima BLT Anak Sekolah 2022 cair Juli 2022, maka siswa SD hingga SMA bakal dapat bansos dengan total manfaat Rp4,4 juta selama satu tahun.
Cara daftar sebagai penerima BLT Anak Sekolah 2022 pun sangat mudah dan bisa dilakukan secara online di HP.
Baca Juga: Peneliti Ungkap Manfaat Sayur yang Dapat Tingkatkan Daya Ingat
Namun sebelum daftar jadi penerima BLT Anak Sekolah 2022, siswa SD hingga SMA harus memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan Kemensos.
Jika siswa SD hingga SMA tidak memenuhi salah satu syarat saja, maka bakal gagal dapat BLT Anak Sekolah 2022.
Syarat Daftar Jadi Penerima
1. Siswa SD hingga SMA harus memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar
2. Pemilik KIP harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Lembaga pendidikan
Baca Juga: 2 Cara Paling Efektif Atasi Gangguan Tidur atau Insomnia
3. Siswa harus terdaftar di Lembaga pendidikan formal atau non-formal sesuai daerah masing-masing
4. Bagi keluarga yang tidak memiliki KIP, pendaftaran BLT Anak Sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran ke Lembaga dinas pendidikan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
5. Bagi siswa yang tidak memiliki KKS, maka orang tua dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW hingga Kelurahan sebagai syarat mendaftarkan di dinas pendidikan
Jika syarat yang telah disebut di atas sudah dipenuhi, siswa SD-SMA bisa segera daftar sebagai penerima BLT Anak Sekolah 2022.
Baca Juga: Ingin Diet Anda Berhasil? Hindari 3 Jenis Makanan dan Minuman Berikut agar Tak Gagal Turunkan Berat Badan
Cara Daftar
Langkah pertama yang harus dilakukan saat daftar BLT Anak Sekolah 2022, buka HP lalu unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store
Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu membuat user id memakai data diri lengkap seperti KTP, KK dan foto selfie.
Lalu segera login kembali ke aplikasi Cek Bansos memakai user id dan password tersebut. Nantinya bakal muncul menu Profil, Cek Bansos, Tanggapan Kelayakan, dan Daftar Usulan.
Jika ingin daftar, maka pendaftar bisa klik menu Daftar Usulan, lalu masukkan data diri lengkap, termasuk input NIK serta foto selfie dan foto rumah.
Baca Juga: Manfaat Mengonsumsi Air Hangat bagi Tubuh, Salah Satunya Melancarkan Peredaran Darah
Jika lolos dan dinyatakan sebagai penerima, maka siswa SD hingga SMA bakal mendapat uang bansos PKH dengan nominal berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan.
Jenjang Pendidikan dan Nominal Bantuan
1. Siswa SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 tiap tahap
2. Siswa SMP: Rp1,5 juta selama satu tahun atau Rp375.000 per tahap
3. Siswa SMA: Rp2 juta selama setahun atau Rp500.000 tiap tahap.
BLT Anak Sekolah 2022 tersebut bisa segera dicairkan oleh pengurus keluarga di Bank Himbara terdekat yang meliputi BRI, BNI, BTN, dan Mandiri dengan membawa KKS yang sekaligus berfungsi sebagai ATM.
Baca Juga: Hindari Konsumsi 3 Jenis Makanan dan Minuman Ini karena Bisa Picu Hipertensi
Sebagai informasi, untuk bisa mencairkan bansos PKH yang memuat BLT Anak Sekolah 2022, maka KPM atau keluarga penerima manfaat harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan setempat.
Selain itu, KPM PKH juga diwajibkan aktif dan terdaftar di bidang kesehatan yang meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan bagi balita dan anak prasekolah.
Lantaran termasuk dalam komponen bansos PKH, maka pencairan BLT Anak Sekolah 2022 pun mengikuti alur penyaluran bantuan tersebut.
Baca Juga: 3 Cara Sederhana Menghentikan Kebiasaan Menyentuh Kulit Wajah
Pada Juni 2022 ini, penyaluran bansos PKH telah memasuki tahap 2 akhir dan akan segera mulai pencairan tahap 3 mulai Juli 2022 besok.
Namun, proses penyaluran bansos PKH bisa berbeda di setiap daerah, tergantung kebijakan Pemerintah Daerah atau Pemda setempat.**
