Network
PR DEPOK – Program bantuan Kartu Prakerja akan dilanjutkan di tahun 2023. Kelanjutan ini program ini dilakukan pemerintah seiring dengan melandaiknya kasus pandemi Covid-19.
Namun, untuk Kartu Prakerja 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian dari skema semi bansos menjadi normal.
Selain itu, program Kartu Prakerja 2023 akan lebih difokuskan pada bantuan untuk peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
Baca Juga: Alur Pencairan Bansos Non DTKS, Cukup Usulkan Lewat Aplikasi Ini
Ada pun peningkatan untuk Kartu Prakerja 2023, di antaranya bantuan biaya pelatihan yang akan diberikan secara langsung kepada peserta.
Peneriman Kartu Prakerja 2023 juga nantinya akan mendapatkan peningkataninsentif paska pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan jika pemerintah tengah merumuskan kebijakan untuk.
Baca Juga: Nonton Drakor Phantom School, Drama Horor yang Dibintangi Tan Chiipher Sebagai Pemburu Hantu
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Airlangga seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman resmi Kementerian Perekonomian.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menambah anggaran Rp5 triliun. Lantas, apakah masyarakat yang terdaftar atau sudah pernah mendapat bansos lainnya, seperti BPUM dan BSU bisa mendapatkan Kartu Prakerja 2023?
Airlangga menyebut, masyarakat yang pernah menerima bansos, seperti BSU dan BPUM dimungkinkan bisa mendapatkan Kartu Prakerja 2023 sebesar Rp4,2 juta.
Baca Juga: 5 Zodiak Ini Cenderung Jadi Suami Otoriter, Apakah Kamu Termasuk?
Airlangga juga mengatakan, program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran lainnya.
Syarat mendapatkan Kartu Prakerja 2023:
1. Celon penerima merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) berusia 18 tahun ke atas.
2. Tidak sedang menempuh pendidikam normal.
3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Belum dan tidak pernah menerima bansos lain selama pandemi Covid-19.
5. Bukan seoang pejabat negara, ketua atau anggota DPRD, ASN, anggota TNI dan Polri, kepala dan perangkat desa, direksi, komisaris maupun dewan pengawas di BUMN maupun BUMD.
5. Memiliki maksimal 2 NIK dalam 1 KK.
Simak berita lainnya di Google News Pikiran Rakyat Depok. ***
