Network
PR DEPOK - Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM resmi dihentikan penyalurannya oleh pemerintah.
Dengan demikian, BPUM sebesar Rp600.000 yang sebelumnya akan disalurkan pada 2022 gagal diberikan kepada para pelaku usaha.
Keputusan penghentian BPUM oleh Kemenkop dan UKM tersebut juga secara otomatis membuat BLT UMKM tidak akan dilanjutkan pada 2023 mendatang.
Informasi di atas disampaikan langsung oleh Menteri Kemenkop dan UKM, Teten Masduki di Jakarta pada Senin, 26 Desember 2022.
Baca Juga: BPUM Resmi Dihentikan, Kemenkop dan UKM Tak Lagi Salurkan BLT UMKM pada 2023
"Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan) sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi," kata Teten Masduki seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Meski demikian, Teten Masduki menyatakan bahwa pemerintah akan tetap bersiaga dengan melihat perkembangan yang terjadi ke depannya.
Sebab ia sendiri tidak memungkiri bahwa kondisi ekonomi juga tidak terlalu baik sehingga pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian, dengan kembali memberikan bantuan.
Baca Juga: Cek Penerima BPUM Online 2022 Pakai NIK KTP di eform.bri.co.id
BPUM atau BLT UMKM itu sendiri sebelumnya akan disalurkan Kemenkop dan UKM pada tahun 2022 dengan besaran Rp600.000 per pelaku usaha.
Namun rencana penyaluran BPUM 2022 itu tak kunjung terealisasi hingga saat ini lantaran masalah anggaran yang masih dalam proses menunggu.
Berdasarkan informasi terakhir yang diberikan pihak Kemenkop dan UKM, BLT UMKM saat itu dinilai masih diperlukan oleh para pelaku usaha sehingga mereka mengajukan kembali anggaran kepada Kemenkeu.
Baca Juga: Bharada E Hadirkan Tiga Ahli Meringankan dalam Sidang Lanjutan Pembunuhan Brigadir J
"BPUM 2022 akan dilanjutkan. Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar kurang lebih Rp7,68 triliun," ujar Deputi Usaha Mikro Kemnekop dan UKM Eddy Satriya pada Jumat, 3 Juni 2022.
Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Kemenkop dan UKM melalui Teten Masduki akhirnya memutuskan untuk menghentikan bantuan BPUM.***
