Network
Selanjutnya, untuk perlindungan sosial dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun.
Kebutuhan itu meliputi PKH dan bantuan beras PKH Rp41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, serta diskon listrik Rp11,62 triliun.
Selain itu, BLT Dana Desa Rp31,8 triliun, bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp29,85 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp2,94 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp2,08 triliun, subsidi kuota internet Kemendikbud Rp5,5 triliun, serta bantuan internet bagi siswa, mahasiswa dan guru Kemenag Rp1,16 triliun.
Sedangkan, bidang sektoral K/L dan Pemda dari Rp106,11 triliun menjadi Rp65,97 triliun.
Baca Juga: Berencana Kunjungi Habib Rizieq, Ridwan Kamil: kepada Siapapun Kita Wajib Silaturahmi
Perinciannya meliputi program padat karya K/L Rp17,84 triliun, insentif perumahan Rp0,54 triliun, pariwisata Rp3,87 triliun, hibah Rp3,3 triliun, K/L Rp0,57 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp20 triliun, serta bantuan pesantren Rp2,61 triliun.
Kemudian, perluasan PEN KemenPUPR Rp1,59 triliun, dampak Covid-19 bidang naker Rp0,52 triliun, peta peluang investasi (BKPM) Rp0,08 triliun, Da'i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp0,04 triliun, perluasan PEN Kementan Rp1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp0,32 triliun, serta tambahan PEN KemenATR/BPN Rp0,05 triliun.
Bidang UMKM dari Rp123,46 triliun menjadi Rp114,81 triliun, meliputi subsidi bunga Rp13,43 triliun, penempatan dana yang digabung dengan penempatan dana korporasi Rp66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp3,2 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp1,29 triliun, serta Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp28,81 triliun.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
Pada bidang pembiayaan korporasi dari Rp53,57 triliun menjadi Rp62,22 triliun, meliputi PMN BUMN yang termasuk tambahan PMN untuk PT Bio Farma Rp24,07 triliun, pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN Rp19,65 triliun, penjaminan kredit korporasi Rp3,5 triliun, dan pembiayaan SWF Rp15 triliun.
