PR DEPOK - Kabar mengenai pemberian sanksi untuk Rusia datang dari presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, usai muncul dugaan peretasan terhadap perangkat lunak (software) dan pelanggaran keamanan siber di tubuh pemerintahan AS.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari The Guardian, dugaan peretasan tersebut memengaruhi kinerja perangkat lunak milik Pemerintah AS.
Sedangkan software tersebut dibuat oleh SolarWinds Corp yang diduga dikendalikan oleh Rusia.
Dampak dari sanksi tersebut juga menyeret beberapa pejabat dari pemerintahan Rusia dan terancam diusir karena telah menyebabkan pelanggaran besar-besaran keamanan siber AS.
Tak tanggung-tanggung, tercatat total 10 pejabat yang terancam untuk dipulagkan.
Pengumuman sanksi untuk Rusia dijadwalkan paling cepat pada Kamis, 15 April 2021 menyusul pelanggaran lain seperti dugaan campur tangan dalam pemilu AS dan kegiatan dunia maya yang cukup mengancam bagi negara tersebut.
Dalam sanksi tersebut, beberapa orang akan terancam blacklist (didaftar hitamkan) dan dilarang untuk berkunjung ke Amerika Serikat.
Total dari orang yang masuk daftar hitam berjumlah 30 orang berdasarkan keterkaitan mereka dengan 10 pejabat Rusia yang hendak diusir dari Amerika karena pelanggaran siber, peretasan, dan campur tangan pemilu.
Sementara itu, laporan dugaan peretasan terhadap software yang dibuat oleh SolarWinds Corps kabarnya mampu mengakses ke ribuan perusahaan dan kantor milik Pemerintah AS.
Baca Juga: Aliran Uang Nurdin Abdullah Ditelusuri KPK Melalui Transaksi Perbankan, Lima Saksi Diperiksa
Menurut Presiden Microsoft, Brad Smith, serangan SolarWinds, yang terdeteksi pada bulan Desember itu merupakan serangan terbesar dan tercanggih yang pernah ada di dunia.
Sayangnya, Gedung Putih yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS, tidak banyak menanggapi permasalahan tersebut dan masih enggan memberikan komentar.
Sebelumnya, melalui sambungan telepon pada Selasa, 13 April 2021, Joe Biden mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa AS akan bertindak tegas demi kepentingan negaranya dalam kasus ini.
Baca Juga: Operasi Ketupat Akan Digelar Polri pada 6-17 Mei 2021, Terapkan Tindakan Humanis dan Persuasif
Banyak yang menilai bahwa tindakan Pemerintah AS justru akan menimbulkan masalah bagi hubungan kedua negara yang sebelumnya sempat merenggang.
Hubungan dingin antara Washington dan Moskow juga membuat hubungannya dengan negara-negara Barat semakin panas.
Seperti diketahui, hubungan Rusia dan negara Barat tengah memanas akibat pembangunan markas militer Rusia di dekat Ukraina.
Baca Juga: Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar, Berikut Rincian Penggunaan Uang oleh Edhy Prabowo
Hubungan antara Rusia dan Amerika, juga Barat, masuk ke dalam titik terendah pascaperang dingin, terlebih pada tahun 2014 saat Rusia melakukan aneksasi kepada wilayah Ukraina.
Belum lagi, beberapa waktu lalu Joe Biden pernah mengutarakan sebuah pesan yang menyebutkan bahwa Vladimir Putih adalah "pembunuh" yang kian memperuncing hubungan antara dua negara besar tersebut.
Tak hanya itu, Joe Biden pun menyoroti Rusia karena sebuah laporan yang menyebutkan bahwa negara beruang itu telah menawarkan hadiah kepada kelompok militan Taliban dengan tujuan melenyapkan pasukan AS di Afghanistan.
Baca Juga: Berusaha Menyerang Anggota, Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati Tim Densus 88 Antiteror Polri
Masih belum usai, AS tampaknya tidak terima dengan dugaan keterlibatan Moskow dalam pemilu AS 2020.
Saat itu, Donald Trump, tampil sebagai penantang Joe Biden. Dugaan ini tercium dalam laporan yang menyebutkan adanya pengalihan dan pengarahan suara yang ditujukan kepada Trump.
Atas dasar sekelumit permasalahan tersebut, Joe Biden mengusulkan adanya pertemuan secara khusus dengan Vladimir Putin di negara ketiga yang memungkinkan para pemimpin untuk bisa membentuk kerja sama antarnegara.
Baca Juga: Harapan Andrea Dovizioso untuk Aprilia dan Comeback ke MotoGP di Musim Depan
Guna mengantisipasi sanksi baru, Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin pun angkat suara.
Kepada wartawan pekan lalu, ia mengatakan bahwa Rusia akan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
"Permusuhan dan ketidakpastian tindakan Amerika memaksa kita secara umum untuk bersiap menghadapi skenario terburuk," kata Dmitry Peskov.***