PR DEPOK - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki masih berniat untuk membeli batch kedua sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia.
Sebuah langkah yang dapat memperdalam keretakan dengan sekutu NATO Washington dan memicu sanksi baru Amerika Serikat.
Sebelumnya, AS mengatakan S-400 milik Rusia menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas.
Baca Juga: Olivia Nathania Diduga Lakukan Penipuan dan Pemalsuan Dokumen, Begini Tanggapan Kuasa Hukum Korban
Sementara Turki mengungkapkan tidak memperoleh persyaratan yang memuaskan dari sistem pertahanan udara milik sekutu NATO manapun.
“Di masa depan, tidak ada yang bisa ikut campur dalam hal sistem pertahanan seperti apa yang kami peroleh, dari negara mana pada tingkat apa”
"Tidak ada yang bisa mengganggu itu. Keputusannya hanya di tangan kami," kata Erdogan dalam sebuah wawancara di TV nasional sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Senin, 27 September 2021.
Untuk diketahui, AS telah memberlakukan sanksi terhadap Direktorat Industri Pertahanan Turki, pimpinannya Ismail Demir, dan tiga karyawan lainnya pada Desember tahun lalu setelah negara itu mengakuisisi batch pertama S-400.
Baca Juga: Setelah Setahun Lebih, Konser Musik dan Pernikahan Berskala Besar Diizinkan
Pembicaraan berlanjut antara Rusia dan Turki tentang pengiriman gelombang kedua, yang berulang kali dikatakan Washington hampir pasti akan memicu sanksi baru.
“Kami mendesak Turki di setiap tingkat dan kesempatan untuk tidak mempertahankan sistem S-400 dan menahan diri dari membeli peralatan militer tambahan Rusia”
“Kami terus menjelaskan kepada Turki bahwa setiap pembelian senjata baru Rusia yang signifikan akan berisiko memicu sanksi CAATSA 231 terpisah dan di samping yang dikenakan pada Desember 2020,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri ketika ditanya tentang komentar Erdogan.
Juru bicara itu juga mengatakan pihaknya tetap menganggap Turki sebagai sekutu dan teman, mereka juga tengah mencari cara untuk memperkuat kemitraan kedua negara.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Kemensos agar Dapat Bantuan STB Gratis untuk TV Digital dari Kominfo
Lebih jauh, dilaporkan bahwa Erdogan akan segera bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia pada Rabu mendatang guna membahas isu-isu termasuk kekerasan di barat laut Suriah.
Sementara itu, Erdogan juga mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak pernah mengangkat masalah rekam jejak hak asasi manusia Turki, yang dipandang sangat merepotkan oleh kelompok advokasi hak internasional.
Ditanya apakah Biden mengangkat masalah itu selama pertemuan mereka pada Juni lalu di sela-sela KTT NATO di Brussels, Erdogan mengatakan, "Tidak, dia tidak."
"Dan karena kami tidak memiliki masalah seperti itu dalam hal kebebasan, Turki benar-benar bebas," tuturnya menambahkan.
Turki adalah salah satu negara dengan aksi memenjarakan jurnalis tertinggi di dunia, menurut angka dari Komite untuk Melindungi Jurnalis (CPJ).
Sementara Human Rights Watch mengatakan pemerintahan otoriter Erdogan telah dikonsolidasikan oleh pengesahan undang-undang yang bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.***